Polemik Lahan Milik Mantan Bupati Sumenep Dengan Pemerintah Daerah
Cari Berita

Polemik Lahan Milik Mantan Bupati Sumenep Dengan Pemerintah Daerah

Monday, 2 December 2019

Dua plang yang terpasang di area pembebasan lahan.(Foto : Hendra/Biro Sumenep)

SUMENEP, MaduraPost.co.id - Pembebasan lahan seluas 1,5 hektar yang terletak di Jalan Raya Lenteng, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menuai polemik.

Pasalnya, lahan kosong yang tepat berada disebelah barat gedung UPT. SKB ini, rencananya akan dibangun sebuah Pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat. 

Polemik itu bermula, saat bukti kepemilikan atas nama R. Soehartono, memiliki warisan dari orang tuanya, yakni  R. Soemar’oem (Mantan Bupati Sumenep) pada tahun 1975-1985 yang sah secara hukum.

Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan hak tanah sesuai, yang ke 1. Akte jual beli 208/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995, yang ke 2. Pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep No. 455 s/d 457/2001 tanggal 15 Maret 2001. Yang ke 3. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 36/G/2014/PTUN.SBY tanggal 7 Agustus 2014.

Selanjutnya, Bukti sah secara hukum kepemilikan Tanah  R. Soehartono yang ke 4. Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 207/B/2014/PT. TUan.SBY tanggal 8 Desember. Ke 5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 238 K/TUN/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang ke 6. Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 01/PDT.G/ 2015/PN.Smp tanggal 4 Juni 2015 serta yang ke 7. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 628/PDT/2015/PT SBY tanggal 22 Februari 2016 yang juga telah berkekuatan hukum tetap.

“Kenyataan tersebut bukan hanya secara tertulis, semua masyarakat Sumenep mengetahui. Jika tanah seluas 1,5 hektar disebelah barat UPT SKB atau lahan Jambu Monyet di Desa Batuan adalah milik mantan Bupati Sumenep R. Soemar’oem,” ungkap Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Achmad Madani Putra dan rekan-rekan, Kamarullah, selaku kuasa Hukum, R. Soehartono alias Nono (Putra pak Mar’oem), pada awak media, Senin (2/12).

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali membeli sebidang tanah sengketa untuk proyek pembangunan pasar. Hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar. 

Sebab, menurut keterangan Agus Dwi Saputra, Kepala Disperindag Sumenep, jika tanah yang ingin diproyeksi menjadi pasar adalah tanah Pemkab yang dibeli dari RB. Mohammad Ziz. Agus menyampaikan, jika tanah yang dibeli dari RB. Ziz adalah tanah biasa bukan sengketa.

“Tanah yang dibeli Pemkab sebesar 8 milliar di Batuan tersebut, tanah bukan sengketa. Pemkab membelinya pada tahun 2018 kemarin,” ujar Agus, saat dihubungi media ini.

Namun, apa yang disampaikan Agus berbanding terbalik dengan fakta-fakta yang ada. Terbukti, tanah seluas 1,5 hektar itu, pernah menjadi sengketa pada tahun 2014 silam, dan dimenangkan oleh R. Soehartono. 

Sementara, Pemkab Sumenep melalui Disperindag setempat menyangkal, jika lahan yang dibeli Pemerintah Daerah ini sebesar 8 milliar adalah tanah sengketa.

Agus, juga meminta kepada pihak R. Soehartono, yang mengklaim tanah milik Pemkab, agar tidak menghalang-halangi pekerjaan proyek yang sedang dilangsungkannya itu.

“Sudahlah, jangan dihalang-halangi pengerjaan proyek pasar Batuan. Karena itu kan belum sepenuhnya diperkarakan. Jika nanti ke meja hijau dan dimenangkan, oleh R. Soehartono, baru tidak diperbolehkan,” jelas Agus saat dikonfirmasi.

Namun, Kuasa Hukum R. Soehartono, yakni Kamarullah, mengatakan didepan awak media, jika tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

"Pemerintah Daerah, melalui Disperindag ini jangan main serobot," ujar Kamarullah. (MP/MHE/RUL)