Cakades Terpilih Desa Kolo-Kolo Digugat Pemalsuan Dokumen
Cari Berita

Cakades Terpilih Desa Kolo-Kolo Digugat Pemalsuan Dokumen

Monday, 2 December 2019

Kamarullah, kuasa hukum Edy Taufikurrahman, saat tunjukkan bukti kejanggalan dokumen Cakades terpilih desa kolo-kolo.(Foto : Hendra/Biro Sumenep)

SUMENEP, MaduraPost.co.id - Sejumlah persoalan terus bermunculan pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Sumenep. Salah satu warga Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, mengadukan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan Calon Kepala Desa (Cakades).

Dari informasi yang berhasil dihimpun media ini, aduan tersebut dilayangkan warga lantaran menduga salah satu Cakades memalsukan Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Aparat Desa Kolo-Kolo. Sehingga, skoring untuk Cakades bertambah dan bisa lolos pada 5 besar tahapan Pilkades Kolo-Kolo.

"Jakfar (Cakades yang diduga memalsukan SK) dalam hal ini terindikasi telah melakukan bentuk konspirasi besar dalam perbuatan melawan hukum telah memalsukan atau menggunakan data palsu untuk persyaratan Bacakades Kolo-Kolo," ujar Edy Taufikurrahman, selaku penggugat, Senin (2/12) pada awak media.

Ironisnya, kata Edy, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kolo-Kolo diduga juga ikut terlibat dalam pemalsuan dokumen yang bersangkutan yakni Jakfar.

"Sejak awal penyerahan berkas persyaratan Bacakades hingga pasca Pilkades, yang bersangkutan ataupun P2KD setempat tidak pernah menunjukkan SK tentang Pengangkatan Aparat Desa Kolo-Kolo atas nam Jakfar yang asli. Bahkan pada arsip di sekretariat P2KD setempat tidak ada atau tidak diketemukan SK dimaksud," ungkap dia dengan rinci.

Kejanggalan lainnya, sambung Edy, dia menemukan jika pada SK tersebut terdapat legalisir dari pihak Kecamatan Arjasa. Selain itu, pada SK yang di legalisir juga tertera nama dari Pelaksana Tugas (Plt) Kades Kolo-Kolo.

"Padahal setelah kita konfimasi dan dikroscek kebenarannya, Plt Kades Kolo-Kolo membantah dan mengakui jika pihaknya tidak pernah memberikan legalisir pada SK tersebut. Dia juga memastikan, jika dirinya tidak pernah dimintai pengesahan atau legalisir dari Jakfar. Tapi Camat Arjasa berani memberikan legalisir tersebut," cecar Edy, dengan nada geram.

Sementara itu, Kamarullah, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Achmad Madani Putra dan rekan-rekan, yang bertindak sebagai kuasa hukum Edy Taufiqurrahman mengatakan, hal lainnya yang dianggap kontradiktif yaitu antara tanggal penetapan SK tersebut tertanggal 12 Januari 2006 dengan masa kerja yang terhitung baru mulai tanggal 14 Januari 2006.

"Padahal poin akhir dalam SK menyebutkan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah dari perbedaan itu kan sudah jelas bahwa penetapan dan masa kerjanya Jakfar ini perlu dipertanyakan. Namun, ternyata P2KD setempat meloloskan yang bersangkutan yang terbukti bersalah, dan mendiskuwalifikasi Edy sebagai Bacakades yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Kamarullah.

Selain itu, kata Kamarullah, atas dasar itulah, akan melakukan gugatan pada P2KD Kolo-Kolo, Jakfar Cakades Kolo-Kolo, dan Camat Arjasa. Sebab, kata dia, ketiganya diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Jadi Penggugat ini telah mengirimkan surat secara formal somasi tertanggal 08 Oktober 2019 kepada Tergugat. Namun, hal itu tidak digubris dan tidak ada tanggapan yang berarti, maka dari itu Penggugat melayangkan lagi gugatan ini secara tersendiri dan akan dilaporkan secara pidana ke wilayah hukum Polda Jawa Timur," paparnya.

Disisi lain, hingga berita ini diterbitkan, media ini belum berhasil memperoleh konfirmasi dari pihak P2KD Kolo-kolo, Camat Arjasa, beserta Cakades Jakfar. (MP/MHE/RUL)