Legislatif Minta Pemdes Kreatif Kembangkan Wisata - Usaha Kerakyatan
Cari Berita

Legislatif Minta Pemdes Kreatif Kembangkan Wisata - Usaha Kerakyatan

Monday, 11 November 2019

Sekertaris Komisi IV DPRD Sampang Nurul Huda.(Foto : Zainal/Biro Sampang)

SAMPANG, MaduraPost.co.id - Setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa (DD) ratusan miliar ke dearah untuk program pembangunan desa.

DD diharapkan dapat memajukan pembangunan desa. Terutama, di sektor pariwisata dan industri kreatif atau usaha kerakyatan, agar desa bisa maju dan berkembang.

Sekertaris Komisi IV DPRD Sampang, Nurul Huda mengatakan, pemerintah desa (pemdes) harus terlibat dalam menyukseskan program Visit Madura. Program visit tidak hanya fokus pada pengembangan wisata, tapi juga pada pengembangan industri kreatif. Misalnya, kuliner, kerajinan tangan, dan semacamnya.

"Keterlibatan pihak desa dalam pengembangan wisata dan industri kreatif akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat," ucapnya. Senin (11/11/19).

Politikus Partai Demokrat itu mendorong agar badan usaha milik desa (BUMDes) berperan aktif dalam pengembangan wisata dan industri kreatif. Salah satunya dengan menjadikan BUMDes sebagai lembaga yang mengelola tempat wisata dan menaungi industri kreatif.

”Kalau ada kelembagaan yang menaungi, promosi wisata dan pemasaran produk unggul bisa lebih luas,” katanya

Menurut dia, selama ini keberadaan BUMDes di Sampang belum bisa menjawab peningkatan ekonomi masyarakat desa. Belum ada BUMDes yang konsentrasi menggeluti usaha industri kreatif untuk meningkatkan perekonomian warga.

"Jenis usaha yang digeluti BUMDes rata-rata masih bertumpu pada simpan pinjam, persewaan peralatan pesta, dan pertokoan," katanya.

Pelaku industri kreatif perlu mendapat perhatian. Mereka butuh wadah dan kelembagaan. Sebab, ekonomi kreatif merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi kreatif bisa diandalkan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Sampang.

”Kami harap, desa bisa lebih memperhatikan pengembangan industri kreatif. Minimal desa mempunyai buku berisi industri kreatif yang sudah berjalan,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Suhanto menyampaikan, penggunaan DD diprioritaskan untuk tiga program. Salah satunya adalah pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Itu berdasarkan Peraturan menteri desa (Permendes) Nomor 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan DD.

BUMDes dikelola secara mandiri oleh desa dengan memprioritaskan pendayagunaan sumber daya alam (SDA) dan SDM masyarakat lokal.

"Sudah banyak BUMDes yang produktif dan bisa mendorong kemajuan perekonomian desa," pungkasnya. (mp/zen/rul)