KPU Bangkalan Tanggapi Putusan DKPP RI Terhadap Pelanggaran Kode Etik oleh Faisal Rahman
Cari Berita

KPU Bangkalan Tanggapi Putusan DKPP RI Terhadap Pelanggaran Kode Etik oleh Faisal Rahman

Wednesday, 6 November 2019

Zainal Arifin Ketua KPU Bangkalan.(Foto : Suryadi/Biro Bangkalan)

BANGKALAN, MaduraPost.co.id - Zainal Arifin ketua KPU Bangkalan tanggapi teradu Faisal Rahman terkait kode etik yang dilanggar oleh penyelenggara pemilu 2019.

Sesuai surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) nomor: 172-PKE-DKPP/VII/2019 menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum yang diajukan oleh pengadu Moh. Hosen selaku Komisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI), terhadap teradu Faisal Rahman anggota KPU kabupaten Bangkalan.

"Faisal Rahman selaku anggota KPU kabupaten Bangkalan Divisi Perencanaan dan data mengajak Pandi meminta uang untuk ditukar dengan suara kepada calon anggota DPRD Provinsi Jawa timur dari partai Amanan Nasional (Pan) nomor urut 4 atas nama Moh. Yanto dengan menjajikan 59 ribu suara dengan uang senilai 1 milliar rupiah. Tetapi Moh. Yanto hanya bisa memberikan uang Rp. 100.000.000 rupiah," ujar Moh. Hosen dalam petitum pengadu, saat pileg 2019.

Zainal Arifin Selaku ketua KPU Bangkalan menjelaskan terhadap wartawan Madura Post, bahwa segala putusan yang keluar dari DKPP RI akan menjadi pelajaran terhadap KPU masa jabatan sekarang agar lebih baik.

"Pada prinsipnya apapun bentuk putusan dari DKPP RI tidak mempengaruhi KPU Bangkalan, apalagi sekarang Faisal tidak lagi menjabat, dan sifatnya ini personal, bukan lembaga, sehingga apapun putusan isinya tidak berpengaruh," jelasnya.

Sedangkan Zainal Arifin berharap untuk kedepan penyelenggara pemilu, hal ini tidak terulang lagi pelanggaran dari segi kode etik.

"Baik itu dari segi integritas dan imparsialnya," pungkasnya Rabu, (6/11/19).

DKPP RI memutuskan:
1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian;

2. Menyatakan teradu Faisal Rahman tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu di masa yang akan terhitung sejak di bacakannya putusan ini.

3. Memerintahkan komisi pemilihan umum republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak di bacakan;

4. Memerintahkan badan pengawas pemilu republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. (mp/sur/rul).