Kandidat Kades Tak Lolos Seleksi, Warga Banjar Talela Demo Kantor Pemda
Cari Berita

Kandidat Kades Tak Lolos Seleksi, Warga Banjar Talela Demo Kantor Pemda

Monday, 4 November 2019

Ratusan Massa Yang Tergabung Dalam Aliansi Masyarakat Desa Banjar Telela, Camplong saat melakukan aksi di depan kantor Pemda Sampang

SAMPANG, Madurapost.co.id
- Polemik tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Sampang seakan tak berkesudahan. Aksi protes warga terkait tahapan pilkades hingga saat ini terus bermunculan.

Senin (04/11/19), ratusan massa yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Banjar Talela, Kecamatan Camplong melakukan aski damai di depan kantor Pemda.

Aksi tersebut, sebagai bentuk protes terhadap pemkab terkait dengan hasil tes tulis dan wawancara yang menggugurkan salah satu kandidat calon kepala desa atas nama Zaini.

Sambil berorasi, massa membentangkan spanduk dan membawa keranda mayat. Sebagai simbol matinya sistem demokrasi di Kota Bahari.

Ada enam tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Yakni, meminta Bupati Sampang Slamet Junaidi untuk melakukan ujian ulang kepada bakal calon kepala desa (Bacakades) Banjar Talela secara terbuka, Bupati ikut andil melakukan pengawasan legislatif terkait ujian, dan membatalkan hasil tes tulis dan wawancara.

Kemudian, meminta semua pihak terkait untuk ikut andil dan berperan serta dalam malakukan fungsi kontrol sesuai tugas masing-masing, memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warga, dan yang terakhir ialah mewujudkan cita-cita demokrasi yang jujur, adil, dan konstitusional.

Rustam, warga desa Banjar Talela menilai bahwa, ada sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan tes tulis dan wawancara yang telah diselenggarakan pada 10 Oktober 2019.

Kejanggalan yang dimaksud antara lain, tes tulis dan wawancara terkesan dilakukan tertutup dan tidak transparan, pasca tes itu selesai tim penguji tidak kembali memberikan soal tes tulis dan hasil penilaian. Sehingga, peserta tidak bisa mengetahui mana jawaban yang benar dan salah.

Kualifikasi penilaian tidak diumumkan kepada peserta. Tiba-tiba saja langsung muncul angka dari hasil tes tersebut.

"Hasil penilaian juga diumumkan pada pukul 21.00 malam. Kenapa tidak langsung diumumkan setelah tes itu selesai?," Katanya.

Pria 43 tahun itu mengatakan, pelaksanaan tes tulis dan wawancara juga terkesan tendensius dan menguntungkan salah satu calon. Sebab, calon yang berpendidikan dan mempunyai gelar strata satu (S1) kalah dengan yang hanya lulusan SMP dan SMA.

Menurutnya, kandidat yang diusung (Zaini.red) itu lulusan sarjana, dan sudah 10 tahun memimpin desa. Sedangkan, calon yang lain itu hanya lulusan SMP. Logikanya, Zaini itu jauh lebih unggul dari calon lain.

"Tuntutan utama kami ada dua.Yakni, memberhentikan tahapan Pilkades, dan  melakukan tes tulis dan wawancara ulang secara terbuka dan transparan kepada publik," katanya.

Sementara itu, Yuliadi Setiawan mengatakan bahwa, tahapan Pilkades di kabupaten Sampang sudah dijalankan sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Pihak terkait mulai dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), tim independen, dan tim delapan sudah menjalankan tugas masing-masing dengan baik.

"Kami tidak mungkin memberhentikan tahapan yang sudah berjalan, dan melakukan tes ulang. Kalau memang warga tidak puas dengan hasil penetapan, kami sarankan agar tuntut ke PTUN," pungkasnya. (mp/zen/rul)