Diduga Korupsi Dana Desa dan Rastra, Warga Laporkan Kades Pragaan Daya ke Kejari Sumenep
Cari Berita

Diduga Korupsi Dana Desa dan Rastra, Warga Laporkan Kades Pragaan Daya ke Kejari Sumenep

Tuesday, 5 November 2019

Perwakilan Masyarakat Desa Peragaan Daya saat menunjukan Surat Bukti Laporan Ke Kejari Sumenep

SUMENEP, Madurapost.co.id - Warga Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Sumenep, mengaku resah dengan sikap Kepala Desa (Kades) setempat. Pasalnya, sejak 2013-2019, pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) diduga dimanipulasi.

Hal itu disampaikan pelapor atas nama Hasan (49) warga Dusun Dandan, RT 002/RW 006, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep kepada awak media, Senin (04/11/2019). Menurutnya, Oknum Kades atas nama Imrah, dinilai melakukan tindakan manipulasi terhadap DD/ADD, diantaranya,  pembangunan infrastruktur desa berupa pembangunan jalan di beberapa dusun yang tidak tuntas dikerjakan, serta bantuan Rastra yang fiktif.

"Ini yang kami persoalkan, karena kades Pragaan Daya sudah tidak transparan dalam penggunaan anggaran," Terangnya.

Menurut Hasan, sejak lima tahun lalu, beberapa material hanya ditumpuk dipinggir jalan. Bahkan, beberapa titik jalan luput dari perbaikan. Sehingga sarana publik yang bertujuan untuk mempermudah akses warga setempat itu tidak dapat dinikmati warga.

"Hanya ada material bangunan di jalan, bahkan ada yang sudah tergerus air hujan karena sudah bertahun-tahun,” kata pelapor Hasan, Senin (04/11/2019).

Selain itu, Sejak pelantikan Kades Pragaan Daya, pada 2013 lalu, bantuan Beras Sejahtera (Rastra) hanya disalurkan sebanyak 5 lima kali kepada Sasaran penerima manfaat (Warga).

"Itupun penerima manfaat hanya mendapat jatah 3 kilogram dari 10 kilogram perbulannya, inikan sudah tidak benar dan menyalahi aturan," jelasnya.

Hasan mengaku sudah berkali-kali mengingatkan kades yang bersangkutan. Namun, hal itu diabaikan oleh kades setempat, dengan alasan masih mempunyai hutang.

"Kami minta Kejaksaan menindaklanjuti laporan kami. Kami juga melampirkan surat pernyataan penerima rastra di laporan itu," bebernya usai menyerahkan laporan kepada kejaksaan.

Sementara itu, kuasa hukum Hasan, Kamarullah meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menindaklajuti laporannya tersebut. Ia meminta agar Kejari bisa lebih jeli dalam menangani laporan terkait dugaan korupsi tersebut. Bahkan Ia mengatakan, jika Kades Imrah sempat menantang kliennya tersebut untuk dibawa kejalur hukum.

"Pihak Kejaksaan terkadang ini seperti halnya hangat-hangatnya tai ayam, kalau awal-awalnya saja ada pelaporan dia semangat. Tapi seketika sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan terkadang tindaklanjutnya tidak jelas," tegasnya.

Untuk diketahui, selain melayangkan laporan ke Kejari Sumenep, Hasan juga menyampaikan tembusan ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal dan Transmigrasi RI, KPK RI, Jaksa Agung, Pengadilan Tinggi Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, Polda Jatim, Pengadilan Negeri Sumenep dan Polres Sumenep. (Mp/syai/din)