PKH Kabupaten Pamekasan Tidak Tepat Sasaran, Rossi : Apa Kerja Koordinator ?
Cari Berita

PKH Kabupaten Pamekasan Tidak Tepat Sasaran, Rossi : Apa Kerja Koordinator ?

Friday, 4 October 2019

Warga larangan saat melakukan audensi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.(Foto: Candra wibawa/Kontributor)

PAMEKASAN, Madurapost.co.id - Kondisi ekonomi rakyat Indonesia yang terbilang masih mayoritas merupakan rakyat miskin membuat pemerintah gencar menurunkan bantuan sosial baik secara tunai ataupun non tunai.

Namun tak sedikit bantuan tersebut dalam realisasinya tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Atas dasar kegelisahan di masyarakat inilah, Rossi warga desa Larangan Dalam mengadakan audensi ke Dinsos ( Dinas Sosial ) Kabupaten Pamekasan.

Agenda dalam audensi tersebut ialah menanyakan tentang tidak validnya data penerima bantuan di bawah baik bantuan BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai ) ataupun PKH ( Program Keluarga Harapan ).

"audensi ini tidak lebih ingin membantu pemerintah, agar bantuan yang disalurkan ke masyarakat bisa tepat sasaran. Karena di desa saya masih ada kejanggalan, dimana keluarga yang sudah mampu masih menerima bantuan sedangkan keluarga yang memang keberadaannya kurang mampu sama sekali tidak pernah menerima bantuan," ujar Rossi

Lebih lanjut Rossi menanyakan kinerja Dinsos dalam hal pendataan ataupun pemvalidasian ke bawah, serta tugas adanya koordinator di lapangan.

"apa tugas dan fungsi adanya koordinator, jika tetap saja bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran ? Dan kenapa setiap penerima PKH masih juga menerima bantuan lain seperti KIS, KIP, ataupun BPNT, jadi hanya menimbulkan polemik di masyarakat ?," tanyanya.

Menanggapi hal yang disampaikan Rossi, Hambali selaku staf yang berwenang dalam hal tersebut memberikan jawabannya.

"untuk permasalahan kenapa bisa ada hal yang seperti disampaikan mas Rossi karena kami disini tidak punya wewenang dalam mendata, dan kami hanya menerima data penerima dari pusat. Dan data tersebut merupakan data dari BPS ( Badan Pusat Statistik )," terang Hanafi

"memang benar penerima PKH pasti akan menerima bantuan lain, karena bercermin dari sistem yang dipakai oleh world bank dimana saat bantuan itu di drop maka dalam beberapa tahun diharapkan perekonomian penerima bantuan bisa terangkat," imbuhnya.

Sehingga perubahan data itu bisa dilakukan jika penerima benar - benar dinyatakan sudah mampu dan BDT nya sudah dibekukan ataupun di alihkan kepada yang memang berhak.(mp/can/lam)