Pemilik Tanah Sengketa Beberkan Proses Tukar Guling, Sebut Pelaporan Kades Tak Tepat
Cari Berita

Pemilik Tanah Sengketa Beberkan Proses Tukar Guling, Sebut Pelaporan Kades Tak Tepat

Saturday, 12 October 2019

H. Abdus Syukur (kiri) menunjukkan dokumen hak kepemilikan tanah di rumahnya di desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah. 
SAMPANG, Madurapost.co.id - Pelaporan Kepala Desa (Kades) Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah Martuli kepada polisi terhadap Mustofa mantan Penjabat (Pj) Kades, atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam proses tukar guling tanah percaton dengan tanah warga, mendapat tanggapan dari pihak keluarga Haryani Mulyawati selaku pemilik sah.

H. Abdus Syukur selaku suami Haryani Mulyawati mengatakan bahwa, pelaporan tersebut tidak tepat. Pasalnya, proses tukar guling tanah sudah terjadi sejak 1964 lalu.

Dirinya mengutarakan, saat itu tanah miliknya dibutuhkan desa untuk dijadikan sebagai lapangan kerapan sapi. Sehingga dilakukan proses tukar guling dengan tanah percaton. Proses tukar guling dilakukan melalui rapat desa dengan disaksikan camat dan ditandatangani bupati. Sejak saat itu, status tanah hak milik Mitoek Moh. Hadai berubah menjadi tanah percaton. Sedangkan, tanah percaton menjadi hak milik.

Proses tukar guling tanah dilakukan pada 26 Juni 1964. Hingga saat ini pihaknya masih menyimpan berkas kesepakatan tukar guling itu.

"Jadi tidak tepat kalau yang dilaporkan itu pak Mustofa. Karena saat itu pak Mustofa hanya menerima berkas penguat hak milik dari ahli waris," tuturnya kepada Madurapost.co.id. Sabtu (12/10/19).

Namun, pada 2016 tanah hak milik diserobot dan dikuasai oknum desa. Sehingga, pada 2017 tanah itu disengketakan dan diproses di Pengadilan Negeri (PN) Sampang. Saat itu majelis hakim sudah mengeluarkan surat putusan atas perkara tersebut.

Putusan pengadilan menyatakan bahwa tanah yang disengketakan itu milik Haryani Mulyawati selaku ahli waris Mitoek Moh. Hadai. Tapi diakui tanah tersebut belum disertifikat. 

Meski begitu, pihaknya memegang seluruh dokumen resmi atas kepemilikan tanah seperti leter C,  surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), dan dokumen lainnya.

"Karena tanah itu diserobot dan dikuasai dengan tanpa ada izin. Kami langsung lapor ke polisi, setelah dilakukan penyelidikan ternyata status tanah itu sudah berubah menjadi tanah percaton," ungkapnya.

Pihkanya sudah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang. Bahkan, persoalan sengketa tanah itu sudah dimediasi oleh Bupati H.Slamet Junaidi.

"Pak bupati meminta agar desa segera menyerahkan tanah itu kepada kami. Tapi sampai sekarang desa masih ngotot bahwa tanah itu merupakan  tanah percaton," terangnya.

Ditanya upaya jalur hukum apa yang akan dilakukan? pria yang akrab disapa H. Abdus itu sudah memasrahkan sepenuhnya persoalan itu kepada penyidik polres Sampang. Sejumlah bukti berupa surat hak kepemilikan tanah sudah diserahkan kepada penyidik.

"Seperti apa proses hukum yang berjalan itu yang tau penyidik. Kami berharap kasus sengketa ini bisa segera selesai," pungkasnya. (mp/zen/rus)