Pembentukan AKD Molor, Aktivis Sebut DPRD Tak Peduli Nasib Rakyat
Cari Berita

Pembentukan AKD Molor, Aktivis Sebut DPRD Tak Peduli Nasib Rakyat

Tuesday, 22 October 2019

Kantor DPRD Pamekasan saat direnovasi.  

PAMEKASAN, Madurapost.co.id-  Hingga menjelang akhir Oktober, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) milik  DPRD Pamekasan belum terbentuk. Penyebabnya, Kosongnya kursi pimpinan DPRD definitif ditengarai menjadi penyebab molornya pembahasan AKD.

Salah satu aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) Pamekasan, Zainal menyayangkan kondisi tersebut. Ia menilai jika legislatif di pamekasan tak serius membela kepentingan rakyat. Belum terbentuknya AKD di internal DPRD Pamekasan justru akan berakibat pada mangkraknya program APBD 2019.

"Serapan anggaran dikhawatirkan tidak akan maksimal karena banyaknya program yang terancam DPAL," kata Zainal.

Lebih lanjut, Zainal menuturkan, pembentukan AKD DPRD merupakan syarat agar Program pembangunan bisa berjalan maksimal. Program yang sejatinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru terancam kandas lantaran para anggota tak bisa membuat kebijakan tanpa pimpinan definif.

"Ini sudah memasuki bulan ketika usai pelantikan, harusnya pembahasan AKD dan P-ABPD 2019 bisa selesai awal oktober lalu," terangnya.

Ia juga menuding, jika saat ini di internal DPRD justru dinilai tak bisa membangun koalisi yang baik. Bahkan ia menyebut ketiadaan pimpinan definitif justru soalah ada konflik pada pada salah satu internal partai.

"Jangan karena kepentingan kelompok dan golongan semata lalu masyarakat yang jadi korban, ingat aspirasi rakyat jangan kalian di dustai," sesalnya.

Sementara Itu, Anggota DPRD Pamekasan dari Fraksi Demokrat, Ismail, menjelaskan jika pihaknya belum bisa membentuk AKD DPRD Pamekasan lantaran ketua DPRD definif belum dilantik.

Saat ini pihaknya tengah menunggu pelantikan ketua DPRD definif. "Masih harus nunggu ketua dewan definitif dulu, karena begitu aturannya," terangnya pada Madurapost Via whatsapp.

Untuk diketahui, Jatah kursi Ketua DPRD Pamekasan periode 2019-2024 secara resmi menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meraih 13 kursi.

Berdasarkan SK yang sempat beredar kursi Ketua DPRD jatuh pada Fathorrahman. Namun,  hingga saat ini belum ada kepastian secara resmi terkait pelantikannya. (mp/red/din)