Mahasiswa Kepulauan Tuntut Plt. Dispendukcapil Sumenep Tidak Tutup Mata
Cari Berita

Mahasiswa Kepulauan Tuntut Plt. Dispendukcapil Sumenep Tidak Tutup Mata

Friday, 11 October 2019

Plt. Kepala Dispendukcapil Suemenep, A. Basit, saat lakukan penandatangan MoU bersama mahasiswa.(Foto: Adi/Mh/Biro Sumenep)

SUMENEP, MaduraPost.co.id - Ikatan Mahasiswa Kangean - Sumenep (IKMS) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Jumat (11/10/2019), pukul 09.00 WIB pagi.

Kedatangan IKMS menuntut terkait ketidakpedulian Dispendukcapil dalam pembuatan pemberkasan dan catatan sipil di daerah kepulauan.

"Dispendukcapil ini sudah mulai tidak berpihak kepada masyarakat kepulauan. Bahkan keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) itu bukan solusi untuk masyarakat kepulauan, kalau untuk uang daratan barangkali iya," ungkap Koordinator Lapangan (Korlap Aksi) Syafi, Jumat (11/10).

Pada kesempatan itu, para mahasiswa meminta penandatangan MoU dengan Plt. Dispendukcapil, A. Basit, untuk menyetujui penganggaran pembuatan prasarana percetakan akte Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sampai saat ini belum terealisasi keberadaannya.

"Kami telah menawarkan ide dan gagasan kepada Plt. Dispendukcapil, A. Basit, untuk segera mengadakan dan menganggarkan prasarana penerbitan atau percetakan akte KK dan KTP di setiap kepulauan yang berada di Kabupaten Sumenep," ungkapnya.

Mahasiswa menilai, jika Dispendukcapil dianggap lalai dalam memberikan pelayan pada masyarakat kepulauan.

"Dispendukcapil pernah melakukan kerjasama dengan POS, tapi hasilnya belum signifikan dan tidak dirasakan oleh masyarakat kepulauan," tegasnya.

Dilain sisi, program pemerintah yakni jemput bola dalam pembuatan berkas kependudukan dan catatan sipil dianggap belum maksimal diterapkan di daerah Kepulauan.

"Bahkan adanya jemput bola itu tidak maksimal, karena masih menunggu di Kecamatan tanpa turun ke Desa," terangnya.

Dari hasil itu, Plt. Dispendukcapil, A. Basit, menyatakan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pelayanan di daerah kepulauan.

"Berkaitan dengan ini, mari kita duduk bersama. Pada pertemuan pertama itu sudah kita ajukan ke Pemkab setempat. Kami tidak diam, kami sudah melaksanakan langkah-langkah," tuturnya saat selesai melakukan MoU dengan IKMS.

Pihaknya mengatakan, apabila segala rencana telah dilakukan, hal itu tak lepas dari aturan dan regulasi yang ada.

"Semua telah teranggarkan, dan itu sudah kami rencanakan. Semua ada aturan dan sistem tekhnisnya. Mari kita duduk bersama selesaikan dengan pikiran yang jernih, karena saya masih dua bulan di Dispendukcapil," katanya.

Sementara itu, inilah tuntutan IKMS kepada Dispendukcapil Sumenep.

1. Kebijakan pelayanan Dispendukcapil yang mulai tidak berpihak kepada masyarakat kepulauan.
2. Bentuk kerjasama Dispendukcapil dengan usaha milik negara POS yang tidak berdampak secara signifikan dan tidak dirasakan langsung oleh masyarakat kepulauan.
3. Keberadaan Mall  pelayanan publik (MPP) bukan solusi bagi masyarakat kepulauan. (mp/aka/mh/red)