Ditinggal Sejak 2016, Bidan Cantik Datangi DPRD Bangkalan
Cari Berita

Ditinggal Sejak 2016, Bidan Cantik Datangi DPRD Bangkalan

Monday, 7 October 2019

Lilik Yuliantin Hartatik saat mendatangi Komisi A DPRD kabupaten Bangkalan


BANGKALAN, Madurapost.co.id - Lilik Yuliantin Hartatik datangi kantor DPRD Bangkalan dengan wajah lesu. Senin, (7/10/19).

Diketahui, Lilik Yuliantin Hartatik adalah seorang bidan asal Desa Pakaan Dajah, Kecamatan Galis, kabupaten Bangkalan.

Tujuan mendatangi DPRD komisi A Bangkalan adalah untuk mencari keadilan, atas suaminya yang telah meninggalkannya begitu saja sejak 2016 silam. Ia bercerita menikah dengan Erwan pada 28 September 2015.

"Saya datang kesini untuk mencari keadilan, lantaran suami saya menelantarkan istri dan anak sejak hamil 7 bulan pada tahun 2016," paparnya dengan wajah yang sangat sayu.

Dijelaskan suaminya bernama Erwan Arif Aminullah dan sekarang berstatus PNS. Saat ini Erwan tercatat sebagai salah satu Kepala Seksi (Kasi) di Kecamatan Bangkalan.

"Status kami hingga sekarang adalah suami istri, namun tidak pernah diperhatikan. Jangankan menafkahi, tanya kabar anaknya saja tidak pernah,” ujar wanita cantik berkerudung krem tersebut.

Sementara tujuannya datang ke Komisi A DPRD Bangkalan adalah untuk mencari keadilan. Karena kata dia suaminya tersebut berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya telah mengadukan dia ke dinas-dinas terkait seperti Inspektorat dan BKPSDA (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur) dan Kecamatan Bangkalan,” jelasnya.

Tak hanya itu wanita dengan tahi lalat di dagu sebelah kiri tersebut menduga suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain.

“Hingga saat ini kan masih belum cerai, seharusnya kami (istri dan anak) diperhatikan, dinafkahi, tapi ini kan tidak,” katanya.

Agus Kurniawan Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan menanggapi aduan wanita cantik bertahi lalat itu, bahwa  akan mengawal kasus tersebut sampai bisa mendapat keadilan.

“kita akan menindaklanjuti, terhadap Erwan karena telah menelantarkan anak dan istri. Karena beliau termasuk ASN di kecamatan yang kebetula dinas terkait Inspektorat, BKPSDA dan Kecamatan adalah mitra kita, jadi akan kita dorong secepatnya diselesaikan secara hukum,” ujarnya di hadapan awak media.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1990 tentang Perkawinan dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), kasus tersebut merupakan pelanggaran kode etik ASN serta penelantaran istri dan anak. (mp/sur/rul)