Tahun 2020 Kabupaten Bangkalan Akan Krisis Kepala Sekolah
Cari Berita

Tahun 2020 Kabupaten Bangkalan Akan Krisis Kepala Sekolah

Thursday, 10 October 2019

Krisis tenaga pendidik Di Kabupaten Bangkalan akan mempengaruhi kualitas anak didik dalam menuntut ilmu

BANGKALAN, Madurapost.co.id - Pendidikan di kabupaten Bangkalan semakin riskan, banyak jabatan kepala sekolah yang masih berstatus kosong, dan hanya diisi PLT. Kamis, (10/10/19).

Diketahui kabupaten Bangkalan masih kekurangan tiga ribu lebih PNS untuk mengisi sekolah yang ada di Bangkalan dari ujung timur sampai pelosok paling barat.

Hal itu di sampaikan oleh Muhammad Ya'kub kepala bidang (Kabid) SD dinas pendidikan (Disdik) kabupaten Bangkalan  bahwa banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar.

"Kita kekurangan PNS, karena banyak guru yang tidak memenuhi persyaratan untuk pengangkatannya. Apalagi kepala sekolah di Bangkalan sangat minim sehingga banyak sekolah yang masih di isi oleh PLT, sedangkan untuk pengangkatan dan penempatan itu tugasnya BPKAD" paparnya.

Dan dirinya juga menambahkan bahwa kedepan pendidikan di Bangkalan akan miskin kepala sekolah, hal itu dampak dari dampak dari persyaratan yang diperketat oleh kementrian.

"Diprediksi 2020 kita akan kekurangan kepala sekolah, karena akan banyak PNS yang pensiun, sedangkan kita masih kekurangan PNS sebanyak 3 ribu lebih," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, dan timpangnya guru PNS di desa dan di kota, Nur Hasan selaku ketua komisi D DPRD kabupaten Bangkalan selaku mitra Dinas pendidikan menjelaskan,

"Kita akan memanggil dinas pendidikan, untuk meminta draft atau grafik untuk pendistribusian guru, agar mengetahui berapa sebaran guru PNS di kota dan di desa" ujarnya.

"Mau tidak mau PNS harus siap diletakkan di mana saja. Biar tidak terkesan PNS hanya di kota saja. Jika nanti kita menemukan penggemukan di kota, maka akan kita rekomendasikan untuk pemerataan," papar kader partai PPP itu.

"Jika kewenangan Disdik hanya terbatas kepada pelayanan saja, maka kita akan pamit terhadap komisi A untuk memanggil BPKAD," pungkasnya. (mp/sur/rul)