Tolak Rencana Kenaikan Iuran BPJS. Puluhan Mahasiswa Datangi Kantor DPRD Sampang
Cari Berita

Tolak Rencana Kenaikan Iuran BPJS. Puluhan Mahasiswa Datangi Kantor DPRD Sampang

Thursday, 5 September 2019

Puluhan mahasiswa menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Sampang
SAMPANG, Madurapost.co.id - Penolakan terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai bermunculan. Puluhan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Sampang dan menggelar aksi sebagai bentuk penolakan terhadap rencana tersebut. Kamis (05/09/19).

Mahasiswa menilai kebijakan tersebut akan menyengsarakan rakyat miskin. Mereka berorasi di depan kantor DPR, dan meminta agar semua wakil rakyat yang ada di dalam keluar menemui pendemo. Kericuhan sempat terjadi karena tidak semua DPR keluar dan menemui para mahasiswa. Satu mahasiswa diamankan polisi, tapi tidak lama dilepas.

Dalam demo tersebut, ada tiga tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada DPR. Yakni, DPRD Sampang ikut menolak kenaikan iuran BPJS dan siap disampaikan berbentuk rekomendasi kepada DPR RI.

Wakil rakyat wajib melakukan pengawasan ketat terhadap peningkatan dan optimalisasi sistem pelayanan baik di puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian, meminta Ketua DPRD Sampang dan Seluruh Ketua Fraksi ikut serta menandatangani petisi menolak kenaikan Iuran BPJS kesehatan.

Korlap aksi, Syaiful Rahman mengatakan, Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II akan naik secara efektif pada 1 Januari 2020. Masing-masing kelas ini akan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu dan Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu.

Kenaikan tersebut sangat menyengsarakan rakyat. Masyarakat miskin tidak akan bisa mendapatkan jaminan kesehatan karena tidak mampu membayar iuran.

Menurut dia, alasan pemerintah menaikkan iuran dengan dalih mencegah defisit yang mencapai 28,3 Triliun hanyalah alibi. Karena dengan dinaikkannya iuran BPJS belum tentu pelayanan kesehatan akan semakin baik.

"Pemerintah berasalan rencana kenaikan iuran BPJS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan, kesejahteraan mana yang akan meningkat. Yang ada justru masyarakat miskin akan semakin susah berobat atau mendapat pelayanan kesehatan," ucapnya bernada protes.

Menurut Syaiful, menaikan iuran tak sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 17 Ayat 1 Undang-undang itu menyebut besarnya Iuran ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau jumlah nominal tertentu.

Dan di ayat 4 pada pas yang sama disebutkan bahwa Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu akan di bayar oleh pemerintah. Faktanya selama ini masyarakat diwajibkan ikut BPJS tapi harus membayar iuran dengan jumlah yang tinggi bahkan sampai 100 persen.

Lebih jauh Syaiful mengatakan, seharusnya pemerintah mengkaji dan mengevaluasi managemen dan sistem pengelolaan keuangan BPJS. Anggaran yang selama ini didapatkan dan dikelola harus lebih transparan, jagan ada yang ditutupi karena itu merupakan hak masyarakat.

"Dulu program BPJS diluncurkan dengan sistem gorong-royong. Akhirnya, banyaknya masyarakat yang mendaftar dan ikut BPJS. Kalau iuran yang harus dibayar mahal, namanya itu bukan menolong, tapi mencekik rakyat," katanya.


Alan Kaisan anggota DPRD Sampang, mendukung dan sepakat dengan tuntutan yang disampaikan mahasiswa terkait dengan penolakan rencana iuran BPJS. Menurut dia, rencana tersebut tidak pro rakyat dan tidak sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat saat ini.


Terpisah, Humas BPJS Kesehatan Sampang Edo D. Kesdo menyapaikan, hingga saat ini rencana kenaikan iuran BPJS masih dibahas di pusat dan belum ada pengumuman resminya. "Itu masih rencana belum ada keputusan. Jadi sampai sekarang iuran BPJS masih tetap," tandasnya. (mp/zen/rus)