Rapat Paripurna DPRD Bangkalan Hujan Interupsi, Beberapa Kali diskorsing
Cari Berita

Rapat Paripurna DPRD Bangkalan Hujan Interupsi, Beberapa Kali diskorsing

Monday, 23 September 2019

Ketua DPRD Bangkalan Mohammad Fahad saat diwawancara oleh awak media

BANGKALAN, Madurapost.co.id - Rapat paripurna penetapan susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD kabupaten Bangkalan masa jabat 2019-2024 berujung panas dan sempat diskorsing beberapa kali. Senin, (23/9/19).

Hal itu disebabkan perbedaan pemahaman dan pendapat terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Serta  dalam Pasal 34 Ayat (3) huruf C disebutkan, bahwa Pimpinan Sementara DPRD memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.

H Musawwir salah satu anggota DPRD Bangkalan, besutan partai PKS tidak setuju ketika yang digunakan adalah tatip PP no. 12 tahun 2018 pasal 34 ayat 3, karena tidak relevan.

"Tatip yang lama adalah tatip DPRD periode 2014-2019. Ada yang perlu diluruskan jika menggunakan PP itu," tuturnya.

"yang perlu diluruskan adalah pada saat pimpinan sementara, pimpinan membentuk pantek yang perwakilannya di masing-masing fraksi," ungkapnya.

Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad menjelaskan terkait PP yang digunakan dan dijadikan acuan pada ketentuan penetapan.

"Tatip itu, kita mengacu pada PP 12 tahun 2018 yang bunyinya sama dengan tatip," terangnya.

Masih tersisa beberapa item yang belum diselesaikan dalam AKD di kabupaten Bangkalan hingga dilanjutkan Selasa.

"Waktu yang tidak memungkinkan sehingga diskorsing sampai besok. Sedangkan yang belum selesai tinggal BK dengan Bamus, sedangkan yang lain berjalan dengan lancar sesuai dengan musyawarah dan mufakat," pungkasnya.

Paripurna akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 24 September 2019 di gedung DPRD Bangkalan yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.41, Wr 08, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. (mp/sur/rul)