Pendataan Lahan Produktif Pertanian Mandek, Pembentukan Perda LP2B Molor
Cari Berita

Pendataan Lahan Produktif Pertanian Mandek, Pembentukan Perda LP2B Molor

Tuesday, 17 September 2019

Petani melihat tanaman tembakau di lahan pertanian di Desa Pengelen, Kecamatan Sampang

SAMPANG, Madurapost.co.id - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam melindungi lahan produktif pertanian belum maksimal. Pasalnya, program pendataan lahan produktif pertanian lamban. Bahkan, tahun ini program tersebut tidak dijalankan.

Padahal, pendataan tersebut bertujuan untuk membentuk peraturan daerah (perda) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Belum terbentuknya perda LP2B mengakibatkan luas lahan produktif pertanian menyusut. Penyusutan lahan terjadi disebabkan karena banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan dan pertokoan.

Data Dinas Pertanian (Disperta) Sampang menyebutkan, lahan produktif pertanian di Kota Bahari seluas 110 ribu hektare. Tapi saat ini menyusut menjadi  99.743 hektare. Dengan rincian, lahan tegal 79.159 hektare, sawah tadah hujan 15.527 hektare, dan sawah pengairan atau irigasi 5.012 hektare.

Selama ini, pemkab belum maksimal melindungi lahan produktif pertanian. Indikasinya, sampai sekarang belum ada peraturan daerah (perda) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Sehingga, pengawasan terhadap alih lahan belum bisa dilakukan.

Padahal, sejak 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang dan Disperta sudah melakukan pendataan lahan produktif di semua wilayah pertanian.

Plt Kepala Disperta Sampang Suyono mengatakan, program pendataan lahan produktif pertanian dijalankan sejak 2017 lalu. Namun, tahun ini program tersebut tidak dijalankan disebabkan karena tidak ada anggaran.

 "Dari 14 Kecamatan yang ada yang sudah didata baru tujuh. Sisanya, dianggarkan tahun depan. Kami akan mengajukan anggaran Rp 300 juta untuk program pendataan lahan produktif pertanian," ujarnya. Selasa (17/09/19).

Pihaknya menargetkan, pembentukan perda perlindungan LP2B tuntas pada 2021. Dinas sudah berkoordinasi Kami akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan konsultan untuk melakukan pendataan.

"Kalau sudah ada perda, masyarakat atau pengembangan tidak boleh mendirikan bangunan di lahan produktif," ucapnya.

Kendati LP2B belum ditetapkan, pihaknya mengklaim bahwa ketersediaan lahan produktif pertanian di Sampang masih aman. Rata-rata lahan produktif yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan dan pertokoan merupakan lahan tadah hujan. (mp/zen/rul)