LSM Puskatra Ungkap Praktik Pungli Pembuatan Adminduk Di Dispendukcapil Sampang.
Cari Berita

LSM Puskatra Ungkap Praktik Pungli Pembuatan Adminduk Di Dispendukcapil Sampang.

Monday, 2 September 2019

Djakfar Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Puskatra saat diwawancarai wartawan terkait praktik pungli dispendukcapil.(Foto: Zainal/Biro Sampang)

SAMPANG, Madurapost.co.id - Pemerintah telah menetapkan UU Nomor 24/2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23/2006 yang mengatur tentang administrasi kependudukan (adminduk). Semua pelayanan pembuatan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) tidak dipungut biaya alias gratis.

Akan tetapi, selama ini masih terjadi praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum desa dan dispendukcapil kepada masyarakat yang ingin mengurus e-KTP, Kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran. Seperti yang diungkapkan Djakfar Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Puskatra. Senin (02/09/19).

Dia mengutarakan, praktik pungli di Dispendukcapil Sampang itu benar sudah berjalan lama, terstruktur dan masif. Oknum yang melakukan pungli kepada masyarakat merupakan aparat desa yang dipilih dan dipercaya dispendukcapil untuk mengkoordinir proses pembuatan adminduk mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga ke dinas yang ada di kabupaten.

"Praktik pungli ini sudah lama. Dan seakan menjadi hal yang biasa, padahal itu jelas melanggar hukum dan tidak mendidik bagi masyarakat," tutur mantan kepala desa (Kades) Pamolaan, Kecamatan Camplong itu.

Permainan pungli tersebut sudah menjadi rahasia umum dan terjadi di semua wilayah di Kota Bahari. Tapi, hingga saat ini belum ada upaya dari pemkab dan Aparat Penegak Hukum (APH) untik memberantas praktik tersebut. Ditambah minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan proses pembuatan adminduk.

"Selama ini mainsed masyarakat kalau pengurusan e-KTP sudah dipasrahkan ke oknum itu. Prosesnya lebih cepat, mengurus sendiri butuh waktu lama, bahkan bisa jadi datanya hilang," katanya.

Biaya yang ditarik oknum kepada masyarakat atau pemohon bevareasi tergantung dokumen yang diajukan. Untuk e-KTP Rp 100 - 150 ribu, sementara kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran bisa sampai Rp 250 ribu per orang. Pungli tersebut sangat merugikan masyarakat.

"Praktik pungli ini menciderai nawa cita pemerintah tentang birokrasi terintegritas, melayani dan bersih dari korupsi," ucapnya.

Selama ini, pria asal Kecamatan Camplong itu mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya praktik pungli tersebut. Laporan itu datang dari 14 desa di Camplong.

Pihaknya meyakini jika kepala desa (kades) tidak tahu terkait dengan praktik pungli itu. Sebab, oknum aparat desa yang bermain sudah memiliki setempel. Oleh karena itu , persolan ini perlu menjadi atensi bagi kades untuk melakukan evaluasi terhadap aparat desa yang bermain dalam pelayanan publik.

"Saya siap membuktikan bahwa praktik pungli pembuatan adminduk di Dispendukcapil benar adanya," ujarnya.

Pria 45 tahun itu berharap kepada Bupati Sampang H. Slamet Junaidi agar segera membenahi sistem pelayanan publik di dispendukcapil. Semua oknum yang bermain harus ditindak. Dengan begitu, visi misi Sampang Hebat Bermartabat akan terwujud.

"Kalau praktik semacam ini terus dibiarkan bisa berdampak negatif bagi program pemerintah. Kami tidak mau pelayanan publik di Sampang tercoreng karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Sementara itu, Plh Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sampang Edi Subinto menampik tudingan adanya praktik pungli dalam pengurusan adminduk yang dilakukan instansinya. Pihaknya menegaskan, jika semua pelayanan di dispendukcapil gratis. Dan penertiban adminduk bisa selesai dalam sehari dengan catatan semua persyaratan lengkap.

"Kami selalu sampaikan kepada masyarakat pelayanan pembuatan adminduk itu tidak dipungut biaya alias gratis. Ini yang perlu dipahami warga," ujarnya.

Dia menyampaikan, untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya telah menjalankan pelayanan terpadu satu pintu dengan membentuk operator desa yang bertugas memfasilitasi masyarakat dalam mengajukan permohonan pembuatan KTP dan samacamnya. Apabila ada oknum yang melakukan pungli dalam pengurusan adminduk itu di luar kewenangan dinas.

"Kami selalu melakukan evaluasi kerja, kalau memang ada petugas yang memanfaatkan situasi itu untuk menarik pungutan akan kami tindak," tandasnya. (mp/zen/rus)