Lahan Produktif Pertanian Menyusut, Pembentukan Perda LP2B Mendesak
Cari Berita

Lahan Produktif Pertanian Menyusut, Pembentukan Perda LP2B Mendesak

Saturday, 21 September 2019

Perusahaan Ready Mix yang berdiri di lahan produktif pertanian di Desa Pengelen, Kecamatan Sampang.(Foto: Zainal/Biro Sampang)

SAMPANG, Madurapost.co.id - Pembangunan kawasan pertokoan dan industri di kabupaten Sampang cukup pesat. Tapi tidak sedikit pembangunan tersebut dilakukan di lahan pertanian. Seperti pembangunan perusahaan ready mix di desa Pangelen, Kecamatan Kota. Akibatnya, lahan produktif pertanian mengalami penyusutan yang cukup signifikan.

Data Dinas Pertanian (Disperta) Sampang menyebutkan, luas lahan produktif pertanian di Kota Bahari 110 ribu hektare. Tapi saat ini menyusut menjadi 99.743 hektare. Dengan rincian, lahan tegal 79.159 hektare, sawah tadah hujan 15.527 hektare, dan sawah pengairan atau irigasi 5.012 hektare.

Anggota DPRD Sampang Alan Kaisan mengatakan, selama ini, pemkab belum maksimal melindungi lahan produktif pertanian. Indikasinya, sampai sekarang belum ada peraturan daerah (perda) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Sehingga, pengawasan terhadap alih fungsi lahan belum bisa dilakukan.

Padahal, sejak 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang dan Dinas pertanian (Disperta) Sampang sudah melakukan pendataan lahan produktif di semua wilayah pertanian. Tapi sampai sekarang pendataan itu tak kunjung selesai.

"Lahan produktif pertanian di Sampang semakin menyusut karena banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan, perusahaan, pertokoan, perumahan, dan industri," ucapnya. Sabtu (21/09/19).

Dikatakan, selama ini desa Pangelen merupakan wilayah produksi tanaman padi dan tembakau. Setiap tahun, hasil pertanian di lokasi itu melimpah. Karena itu seharusnya lahan pertanian yang ada bisa dijaga dan dilindungi dengan baik.

"Lahan produktif pertanian tidak boleh dirubah menjadi kawasan industri dan semacamnya. Seharusnya pemkab bisa memetakan dimana lahan produktif dan dimana lahan yang tidak produktif. Agar pengembang dan pengusaha tidak asal membangun," Kritiknya.

Politikus partai Gerindra itu mendesak agar disperta segera menyelesaikan program pendataan lahan pertanian. Untuk kemudian mengajukan pembentukan perda LP2B.

"Pembentukan perda LP2B ini sifatnya mendesak. Perda itu harus segera disusun atau dibuat, kalau tidak lahan produktif pertanian akan semakin sempit," ucapnya.

Plt Kepala Disperta Sampang Suyono membenarkan bahwa lahan produktif pertanian di Kota Bahari banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, pertokoan, dan semacamnya.

"Kami tidak bisa berbuat banyak. Karena itu hak warga selaku pemilik lahan, apalagi belum ada payung hukum terkait perlindungan lahan pertanian," katanya.

Pembentukan perda perlindungan LP2B membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada sejumlah prosedur yang harus dilalui. Antara lain, melakukan pendataan terhadap kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan (KLP2B) di semua wilayah pertanian.

"Juga perlu melakukan pemetaan ulang dan kajian terkait potensi lahan, karena tidak semua lahan pertanian masuk katagori produktif," terang Suyono kepada Madurapost.co.id.

Pria asa Banyuwangi itu mengatakan, pedataan lahan produktif pertanian mulai dilaksanakan pada 2017 lalu. Ada tujuh kecamatan yang sudah didata. Namun tahun ini pendataan tidak dilakukan karena tidak ada anggaran untuk program pendataan lahan produktif pertanian.

"Tahun 2020 mendatang kami akan mengajukan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk melakukan pendataan lahan produktif pertanian di tujuh kecamatan lainnya," ujarnya.

Pihaknya menargetkan, program pendataan lahan tuntas pada 2020. Sehingga, pada 2021 perda perlindungan LP2B bisa diajukan ke DPRD. Dinas sudah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan konsultan untuk melakukan pendataan lahan.

"Kalau sudah ada perda, masyarakat atau pengembangan tidak boleh mendirikan bangunan di lahan produktif. Kalaupun harus membangun di situ, pihak terkait harus mengganti dua kali lipat dari luas lahan yang digunakan," pungkasnya. (mp/zen/rul)