Jadi Saksi Sidang Bawaslu, Nizar Zahro Ungkap Kebobrokan KPU Bangkalan
Cari Berita

Jadi Saksi Sidang Bawaslu, Nizar Zahro Ungkap Kebobrokan KPU Bangkalan

Thursday, 5 September 2019

Jadi Saksi Sidang Bawaslu, Nizar Zahro Ungkap Kebobrokan KPU Bangkalan.

SURABAYA, Madurapost.co.id- Sidang Bawaslu atas laporan yang disampaikan oleh Perhimpunan Masyarakat Madani ke DKPP terkait dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan KPUD Kabupaten Bangkalan berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kamis, 05/09/2019

Sidang dimulai sekitar jam 10.00 WIB, Pihak pelapor menghadirkan Nizar Zahro yang merupakan Caleg DPR RI Dapil XI sekaligus Korban Hilangnya perolehan suara sebanyak 58 Ribu Di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan kesaksian yang disampaiakan Nizar Zahro dihadapan Majlis hakim , Nizar Zahro mengungkap beberapa Fakta adanya kecurangan yang dilakukan KPU Bangkalan.

Diantaranya adalah sanding data DA1 dan DA1 Palano dan Form C1 yang di sampaikan Nizar Zahro Pada Saat Rekapitulasi tingkat Provinsi. Dimana pada Saat Rekapitulasi ditingkat Provinsi Nizar Zahro menjadi Saksi dari Partai Gerindra .

"Pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi, saya sebagai saksi partai Gerindra meminta kepada KPU dan Bawaslu Bangkalan untuk sanding data DA1 dan DA1 Palano dan C1. Tapi itu tidak dilakukan KPU" Kata Nizar

Menanggapi hal tetsebut, Ketua KPU Bangkalan, Zainal menjawab bahwa sanding data saat Rekapitulasi ditingkat provinsi sudah dilakukan.

"Sanding Data DA 1 sudah dilakukan, Tapi hanya DA 1 milik partai Gerindra yang berbeda dengan DA1 milik partai Lain" Kata Zainal

Selain itu, Pelapor dari Perhimpunan Masyarakat Madani juga mengajukan saksi dari Partai PPP, PAN dan Saksi DPD. Dari semua saksi yang diajukan membenarkan bahwa hilangnya suara Nizat Zahro pada Saat Rekap di Tingkat Kabupaten. Sehingga DB 1 yang dikeluarkan KPU tidak berdasarkan DA 1 dari Kecamatan.

Selain itu, Form C1 yang di apload di situng KPU berbeda dengan C1 milik KPU yang Diajukan Di MK menjadi pokok persoalan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Bangkalan. (mp/uki/rus)