Harga Garam Tak Kunjung Naik, FPGM Bakal Sambangi Kantor Gubernur Lagi.
Cari Berita

Harga Garam Tak Kunjung Naik, FPGM Bakal Sambangi Kantor Gubernur Lagi.

Wednesday, 11 September 2019

Massa dari forum petani garam madura (FPGM) hendak berangkat ke Surabaya untuk melakukan aksi demo ke kantor Gubernur Jatim beberapa waktu lalu. Foto (Zainal Abidin/Biro Sampang)

SAMPANG, Madurapost.co.id - Aksi demonstrasi yang dilakukan forum petani garam madura (FPGM) ke kantor Gubernur Jawa timur (Jatim) beberapa waktu lalu belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, rencananya FPGM bakal kembali mendatangi kantor gubernur pada Jumat (13/09/19).

Hal itu diungkapkan Ketua FPGM Moh Yanto. Dikatakan, saat aksi demo ke kantor gubernur Jatim pada 4 September 2019 massa ditemui Wakil Gubernur, Emil Dardak, Sekda, dan perwakilan Intel Polda Jatim Bagian Perekonomian.

Kepada FPGM Pemprov Jatim berjanji memfasilitasi perusahaan dengan para petani garam terkait dengan kerjasama dalam hal penyerapan dan harga garam. Perusahaan berkomitmen menyerap garam rakyat mulai 4 September 2019 dan akan menaikkan harga secara bertahap sambil lalu menunggu harga pokok penjualan (HPP) dari pemerintah. Kenyataannya sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda kenaikan harga.

"Perusahaan kembali melanggar komitmen yang telah dibuat dan disepakati bersama. Buktinya, sudah satu minggu harga garam tak kunjung naik," katanya. Rabu (11/09/19).


Oleh karena itu, pihaknya selaku perwakilan petani garam Madura akan kembali mendatangi kantor Gubernur untuk mempertanyakan komitmen yang telah dibangun perusahaan pengolah garam, Pemprov, dan Polda Jatim dalam hal penyerapan dan harga garam.

"Rencananya Jumat ini kami (FPGM. Red) akan menghadap Gubernur lagi," tuturnya kepada Madurapost.

Yanto menyampaikan, harga garam saat ini murah dan tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani. Harga garam kualitas satu (Kw1) Rp 600 per kilogram, Kw2 Rp 500 per kilogram, dan Kw3  Rp 400 per kilogram.

Perusahaan tidak mau membeli garam Kw3. Ketika dikirim Kw1 masuknya kw2, dan ketika dikirim kw2 yang masuk kw3. Warga Kecamatan Pangarengan, Sampang itu mencurigai ada permainan kualitas yang dilakukan perusahaan dalam menyerap garam rakyat.

"Petani berharap harga garam tahun ini sama dengan musim panen raya 2018 lalu. Saat itu, harga garam kw1 Rp 1.600 per kilogram, Kkw2 Rp 1.200, dan kw3 Rp 900. Sehingga, petani bisa mendapatkan keuntungan, dan lebih sejahtera," ucapnya.

Menurut dia, saat ini rata-rata petani garam di Madura sudah menggunakan geomembran dalam menggarap laha. Sehingga, kualitas garam rakyat bagus dan memenuhi standar produksi.

Dirinya berharap pemerintah memfasilitasi perusahaan pengolah garam agar bisa membeli garam rakyat. Pemerintah juga harus bisa mengawasi stabilitas harga. Jika garam terjual dengan harga murah petani akan rugi.

"Kami berharap garam terserap maksimal dengan harga yang layak dan manusiawi," tandasnya. (mp/zen/rul)