Garam Rakyat Tak Terserap, FPGM Lurug Kantor Gubernur Jatim
Cari Berita

Garam Rakyat Tak Terserap, FPGM Lurug Kantor Gubernur Jatim

Wednesday, 4 September 2019

Massa dari forum petani garam madura (FPGM) hendak berangkat ke Surabaya untuk melakukan aksi demo ke kantor Gubernur Jatim. (Foto Zainal Abidin/Biro Sampang)

SAMPANG, Madurapost.co.id - Ribuan massa yang tergabung dalam forum petani garam madura (FPGM) menggelar aksi demo ke kantor Gubernur Jawa timur (Jatim). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes para petani terkait dengan penyerapan dan harga garam rakyat. Pendemo berangkat dari depan kantor DPRD Sampang. Rabu (04/09/19).


Ketua FPGM Sampang, Moh. Yanto mengatakan, ada tiga tuntutan para petani garam yang akan disampaikan kepada gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa dalam demo nanti. Pertama, ialah terkait dengan tidak maksimalnya penyerapan produksi garam rakyat yang dilakukan PT. Garam.

Dia menyampaikan, selain PT. Garam ada sembilan perusahaan garam yang telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau kerjasama dengan pemerintah dalam melakukan penyerapan garam rakyat. Dalam MoU itu ada kesepakatan atau komitmen bahwa terhitung mulai Juni 2019 sampai dengan Juli 2020 perusahaan akan menyerap garam rakyat sebanyak 1.100 ribu ton. Setiap perusahaan menyerap garam rakyat sesuai dengan yang sudah ditentukan.

"Tapi sampai sekarang perusahaan tidak melaksanakan kesepakatan itu. Serapan garam sedikit, sehari buka tiga hari tutup," tuturnya kepada madurapost.

Pria berkacamata itu mengutarakan, garam rakyat yang tidak terserap beragam, mulai dari kualitas satu (Kw-1) sampai Kw-3. Saat ini, produksi garam rakyat melimpah. Saat ini garam menumpuk di gudang atau tempat penimbunan milik petani. Beberapa gudang milik petani sudah penuh. Bahkan, sebagian terpaks ditutup terpal di luar gudang. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada perusahaan yang menyerap garam rakyat. Alasannya, karena stok di gudang penuh.


"Penuhnya itu dengan garam rakyat atau garam impor? Karena impor garam di 2018 sebanyak 3,7 juta ton," ucapnya.

Tuntutan kedua ialah masalah kebijakan garam impor. Dirinya meminta agar pemerintah bisa mengatur regulasi tata niaga. Garam impor untuk industri, sedangkan garam rakyat untuk kebutuhan konsumsi. Jangan sampai garam impor masuk ke ranah konsumsi karena itu akan merusak penjualan garam rakyat, apalagi saat ini harga garam yang dipatok perusahaan murah dan tidak sebanding dengan biaya produksi.

"Ada indikasi bahwa garam impor sudah masuk ke ranah konsumsi. Akibatnya, garam rakyat tak terserap," katanya.

Dia berharap dalam jangka pendek pemerintah memfasilitasi perusahaan pengolah garam agar bisa membeli garam rakyat. Pemerintah juga harus bisa mengawasi stabilitas harga. Jika garam terjual dengan harga murah petani akan rugi.

"Yang paling kami harapkan ialah perusahaan dan tengkulak tidak membeli garam impor. Karena itu akan berdampak pada harga garam impor. Yang pada akhirnya  mengakibatkan garam petani tidak terserap maksimal," harapnya.

Lebih jauh Yanto mengatakan, atas nama FPGM pihaknya mendesak agar presiden mencabut pernyataan bahwa produksi garam Madura jelek. Menurut dia, pernyataan tersebut salah dan tidak benar. Kualitas garam rakyat bagus dan memenuhi standar produksi. Rata-rata petani garam di Kota Bahari sudah menggunakan geomembran.


"Kami minta pernyataan presiden Jokowi tentang kualitas garam madura itu dicabut. Karena ini menyangkut harga diri petani garam di Madura. Kalau perlu kami akan undang presiden untuk ikut panen garam di Madura," tukasnya.


Untuk diketahui, masaa dari FPGM bergerak ke Surabaya berjumlah sekitar 2 ribu orang. Mereka menggunakan 75 kendaraan yang meliputi mobil pribadi, pikep, truk, dan dum. Satu dum di antaranya mengangkut hasil produksi garam rakyat. Rencananya garam itu akan diberikan kepada gubernur. Dalam perjalanan menuju kantor gubernur pendemo mendapat pengawalan polisi. (mp/zen/rus)