Dipanggil Kejari, Jajaran KPU Sampang Kena Semprit Kasus Dana Pemilu
Cari Berita

Dipanggil Kejari, Jajaran KPU Sampang Kena Semprit Kasus Dana Pemilu

Monday, 9 September 2019

Plh Kajari Sampang Edi Sutomo saat dimintai keterangan di ruang kerjanya. 

SAMPANG, Madurapost.co.id - Jajaran KPU Sampang akhirnya dipanggil Kejaksaan Negeri setempat, beberapa hari lalu. Lembaga penyelenggara tersebut dimintai keterangan seputar dugaan pemotongan dana pemilu yang dilakukan oknum sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Plh Kajari Sampang Edi Sutomo mengatakan, laporan masyarakat mengenai pemotongan dana pemilu terus menjadi atensi. Ia menepis tudingan, jika kasus ini dikabarkan dipending.

"Dengan dengan dasar Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) Team Penyidik Tipikor mengembangkan target pemanggilan dan pemeriksaan kepada KPU Sampang beserta jajaran kesekretariatan. Mulai dari bendahara, kasubag, dan mantan KPU Syamsul Muarif," kata Edi kepada Madurapost, Senin (9/9/2019).

Saat ini, Edi tengah membidik pemeriksaan terhadap sejumlah pihak tertentu yang menjadi target untuk dipanggil.

"Kami sudah memiliki ketentuan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Janganlah membuat opini seolah-olah bekerja out of rule," tambahnya.

Menurut Edi, pasca menerima pengaduan dari salah satu elemen masyarakat kepada Kord Adhyaksa, pihaknya langsung menindaklanjuti kasus tersebut. Dengan begitu, ia melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan kepada semua penyelenggara pemilu.

Berdasarkan data yang disampaikan, Kejari juga memanggil mantan penyelenggara pemilu. Hal itu dilakukan untuk menguatkan keterangan. Sehingga sumbu kasusnya mudah diungkap.

Ketua Forum Gardu Demokrasi (FGD) Divisi Hukum, Politik dan HAM, Abd Azis mengatakan, amanah sebagai penyelenggara pemilu mestinya harus ditegakkan. Terutama soal transparansi dana pemilu.

"Dari sisi pengawasan, eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sampang ini bagaimana," kata Azis.

Bawaslu disebut sudah memiliki competensi absolut. Sehingga tindak pengawasan selama pemilu berlangsung bisa terpantau ketat. Ia mempertanyakan, sampai terjadi dugaan pemotongan anggaran TPS yang cukup masif dan terjadi pada banyak wilayah kecamatan.

"Bawaslu Sampang dengan struktur organ yang dibentuk tidak maksimal melaksanakan tugas dan kewenangan. Bawaslu hanya mengawasi sisi proses tahapan pemilu. Sedangkan perilaku penyelenggara tekhnis pemilu tidak terawasi," tandasnya. (mp/man/rus)