Desak Kejari 'Koruptor Desa' di Sampang Jadi Tersangka Dana Desa
Cari Berita

Desak Kejari 'Koruptor Desa' di Sampang Jadi Tersangka Dana Desa

Wednesday, 18 September 2019

Demo IMS ke Kejari Sampang beberapa hari lalu. 

SAMPANG, Madurapost.co.id - Kejaksaan Negeri Sampang didesak masyarakat menjatuhkan tersangka dugaan kasus dana desa, kepada Kepala Desa (Kades) Sokobanah Daja, Kecamatan Sokobanah, Jatem, yang dituding koruptor desa. Hal tersebut disampaikan Ikatan Masyarakat Sokobanah (IMS) di Kantor Kejari Sampang, Senin (16/9/2019).

Koordinator aksi, sidik mengatakan, DD di Sampang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ada banyak tangan yang dilakukan elite desa untuk melancarkan kepentingannya. Sehingga DD tidak terealisasi maksimal.

"Mulai bulan Maret kemarin laporan sudah masuk di kejaksaan. Akan tetapi sampai hari ini statusnya masih belum jelas," kata Sidik diwawancarai pasca demo.

Atas nama masyarakat Sokobanah, ia memaksa Kejari agar segera menetapkan Jatem sebagai tersangka kasus DD. Sidik mengantongi sejumlah temuan untuk memperkuat laporan. Salah satu sampel kasusnya berupa proyek saluran irigasi senilai Rp 589 juta.

"Di sini proyek yang digelar tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat. Seperti musyawarah desa. Melainkan kuat dugaan hanya inisiatif kades sendiri untuk meraup keuntungan," ungkap Sidik.

Anehnya, poyek dengan angka ratusan juta tersebut, hanya seumuran jagung. Baru bertahan setahun sudah rusak, mulai 2018-2019. Artinya tidak sesuai dengan spesifikasi proyek atau melenceng dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Tentu aksi ini tidak hanya tangan kades. Ada pihak tertentu yang juga ikut terlibat. Misalkan seperti Kasi PMD di Kecamatan Sokobanah," tuturnya.

Dari itu, Sidik sudah mengaku banyak bukti untuk menjatuhkan Jatem ke bilik jeriji sebagai tahanan kasus tindak pidana korupsi DD. Namun pertimbangan ini ada di tangan Kejari. Apakah kejaksaan mau menindak atau tidak.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sampang Edi Sutomo menyampaikan, setiap laporan akan di proses sesuai prosedur. Tidak terkecuali laporan dugaan penyelewengan DD.

"Kalau proses hukum terkait laporan masayarakat tentang DD di Desa Sokobanah Daya sudah sesuai prosedur. Bukan lambat, tapi memang butuh proses," kata Edi menjelaskan.

Menurut Edi, berkas laporan tersebut sudah masuk sejak bulan Agustus kemarin. Hanya tiap laporan, tidak bisa langsung ditindak. Ada ketentuan aturan yang harus dijalani.
"Kami butuh beberapa bukti dan saksi lagi guna menguatkan proses laporan," tandasnya. (mp/red/rus)