BPN Bangkalan Dinilai Tidak Profesional dalam Pelayanan
Cari Berita

BPN Bangkalan Dinilai Tidak Profesional dalam Pelayanan

Friday, 13 September 2019

Saat kuasa hukum dari keluarga Hasunah melakukan audiensi ke Kantor BPN Bangkalan.
BANGKALAN, Madurapost.co.id -
Sengketa tanah seluas 528 m² atas nama Burhanuddin di Gili Anyar kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan berujung di meja Audiensi oleh pihak ahli waris. Kamis, (12/9/19).

hal itu disebabkan berkas yang masuk ke loket BPN Bangkalan pada 22 Mei 2018 hingga hari ini 12 September 2019 masih belum diselesaikan terkait pembatalan kepemilikan sertifikat tanah seluas 528 m² atas nama Burhanuddin.

Pasalnya tanah tersebut milik ahli waris Hasunah asal desa Gili Anyar kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan.

Disampaikan oleh Jimhur Saros bahwa pelayanan di Bangkalan sangat rentan dengan biaya yang sangat tinggi.

"Mari layani rakyat kecil, saya merasa miris ketika kinerja yang menumpuk dijadikan alasan tidak selesainya pekerjaan," ujarnya saat berbicara depan staf BPN Bangkalan.

"Jika tidak mampu mundur saja, karena masih banyak orang yang pantas mengisi," imbuhnya dengan tegas.

Syaifuddin selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah BPN kabupaten Bangkalan menjelaskan bahwa sekarang tidak ada masalah lagi.

"Masalahnya sudah selesai, kita sudah mengeluarkan surat keputusan pembatalan sertifikat. Nanti ditindaklanjuti untuk administrasi di kantor kami," terangnya.

Diketahui sekitar bulan Maret 2016 datang seseorang meminta tanda tangan Hasunah untuk pelepasan hak tanah seluas kurang lebih 600 m², namun Hasunah tidak mau tanda tangan.

April 2016 hak garap atas tanah negara tersebut ramai dibicarakan, karena dilakukan pengukuran oleh BPN disaksikan oleh aparat desa tanpa pemberitahuan terhadap Hasunah.

30 Oktober 2016 seorang bernama Burhanuddin dengan membawa kurang lebih 15 orang menghancurkan bangunan warung milik Hasunah, dengan dasar membawa sertifikat hak milik no. 00699 atas nama H. Burhanuddin.

Selanjutnya terjadi gugatan tata usaha negara melalui pengadilan tata usaha negara Surabaya yang terdaftar dalam register perkara nomor 189/G/2016/PTUN.SBY antara; Hasunah sebagai penggugat kepala kantor BPN Bangkalan sebagai tergugat, dan Burhanuddin sebagai intervensi.

PTUN Surabaya sudah memutuskan pada 5 April 2017 dengan amar keputusan sebagai berikut:

"Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat yaitu sertifikat hak milik nomor 00699/Gili Anyar tanggal 27 Juni 2016 dengan surat ukur nomor  00092 tanggal 13 April 2016, seluas 528 m²  terletak di desa Gili Anyar atas nama Burhanuddin,"pungkasnya. (mp/sur/rul)