Aksi Hampir Ricuh, Wabup Bangkalan Segera Temui Massa
Cari Berita

Aksi Hampir Ricuh, Wabup Bangkalan Segera Temui Massa

Friday, 13 September 2019

Aksi demo hampir Berujung ricuh. karena Bupati Bangkalan tak kunjung menemui masa.(Foto: Suryadi/Biro Bangkalan)

BANGKALAN, Madurapost.co.idAmburadulnya proses pemilihan PBD, puluhan pemuda dari berbagai desa di Bangkalan yang tergabung dalam  Bangkalan Aktivis Club (BAC) menggeruduk halaman Kontor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Jumat, (13/9/19).

Dalam aksi tersebut masa hampir ricuh, karena Bupati Bangkalan tidak menemui masa yang sudah berkumpul cukup lama di halaman Pemkab.

Hingga ada salah satu dari  aksi masa yang menjelaskan bahwa jika bupati tidak mau menemui terpaksa kami akan masuk paksa.

"Kami datang baik-baik dan sudah mengikuti aturan yang ada, tapi niat baik kami tidak di respon, maka jangan salahkan jika kami anarkis," ujar Nasiruddin salah satu peserta demo.

"Jika bapak menjual, kami siap beli," tegasnya, karena sudah menunggu hampir 1 jam tidak ditemui.

Hampir 1 jam menunggu, sekitar pukul 11.30 Wib Moh. Mohni wakil Bupati Bangkalan dan Saksono Farmanto selaku Plt kepala DPMD menemui peserta demo, dan menanggapi tuntutan dari massa aksi.

"Terkait pemilihan BPD ini, kami akan memanggil instansi terkait untuk melakukan koordinasi lebih lanjut," ujar pak Wabup.

"Ketentuan mengenai tahapan nanti kita coba untuk dirapatkan kembali. Sebenarnya tahapan ini sudah kita sampaikan kepada desa" imbuh Saksono.

Ada 4 tuntutan dalam aksi tersebut;
1) hentikan semua proses dan penjaringan BPD di Bangkalan, perbaiki sistem dan mekanisme pemilihan BPD.

2) meminta Bupati meninjau ulang Perbub 2019 yang dijadikan dasar pemilihan BPD, karena perbub yang dijadikan acuan dinilai ilegal, sebab tidak ada nomor dan tanda tangan bupati.

3) menuntut agar segera mengkaji ulang dan merevisi juklak dan juknis yang diedarkan dimasyarakat, karena masih prematur dan tidak pro terhadap rakyat.

4) menuntut agar pemilihan BPD di Bangkalan demokratis dan terbuka, tidak hanya sistem tunjuk oleh kepala desa, serta jangan membatasi peserta pemilih ditingkat desa. (mp/sur/rul).