Warga Desa Sekar Bungoh Minta Tidak digusur Dari Tanah Miliknya
Cari Berita

Warga Desa Sekar Bungoh Minta Tidak digusur Dari Tanah Miliknya

Thursday, 8 August 2019

saat warga Sekar Bungoh ditemui oleh pihak BPWS, BPN di Labang Bangkalan. (foto/Suryadi Arfa))

BANGKALAN, (Madurapost.co.id) - Ratusan warga  desa Sekar Bungoh kecamatan Labang berkumpul untuk meminta penjelasan terhadap Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembebasan lahan di kaki barat dan timur Suramadu sisi Madura. Kamis, (8/8/19).

Warga meminta penjelasan dan keterbukaan pihak BPWS yang tiba-tiba ada pengukuran lahan tanpa ada urun rembuk pada waktu sebelumnya.

Suroso Ds. Sukolilo Barat/ RT:001, RW: 002 Sekarbungoh, kecamatan Labang memaparkan bahwasannya dirinya pernah disuruh kepala desa (Kades) untuk mengukur langsung tanpa harus sosialisasi. karena berkaca pada kasus sebelumnya yang tidak diizinkan oleh warga ketika harus meminta persetujuan.

"Tidak usah lakukan sosialisasi, berkaca terhadap relokasi kuburan di dusun Krasak tempo dulu yang tidak disetujui," ujarnya saat mejelaskan dan mempertanyakan pihak BPWS dan BPN terkait penggusuran warga Sekar Bungoh Labang.

Warga Sekar Bungoh meminta pihak BPWS dan BPN jangan usir mereka dari tanah yang sudah ditempati sejak dari nenek moyangnya.

"Jangan usir kami," tegasnya dengan serentak

Laode Asrofil selaku kepala BPN Kabupaten Bangkalan yang bertugas sebagai pengadaan tanah menanggapi pertanyaan dari warga terkait pembebasan lahan yang meresahkan masyarakat Sekar Bungoh selaku pemilik tanah.

"Untuk pembebasan lahan itu melalui beberapa tahapan. Pertama  perencanaan (dilaksanakan oleh BPWS dengan hasil dokumen perencanaan), persiapan (tahapan ini dilakukan oleh gubernur dengan hasil  SK penetapan lokasi) , pelaksanaan (dilaksanakan oleh BPN)," ujarnya.

"Untuk pengukuran itu harus melalui sosialisasi," imbuhnya.

Diketahui pembebasan lahan di SK penetapan untuk tahun 2019 seluas 20 hertare yang harus diselesaikan oleh BPN dan BPWS. lahan yang diperlukan oleh gubernur Jawa timur seluas 101 hektar untuk pembangunan Indonesia Islamic Sains Park (IISP) di kaki Suramadu sisi Madura.

Plt Deputi Bidang Perencanaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Agus Wahyudi mengungkapkan, bahwasannya untuk pembebasan lahan jika ada yang tidak setuju, maka tidak akan dilakukan.

"Misalnya nanti 100 % tidak ada yang setuju, ya sudah, tidak akan kita apa-apain," jelasnya
(mp/sur/rul).