Tak Patut Dicontoh, Mantan Kades Jaddung Sumenep Diduga Embat ADD 2018
Cari Berita

Advertisement

Tak Patut Dicontoh, Mantan Kades Jaddung Sumenep Diduga Embat ADD 2018

Wednesday, 7 August 2019

DPMD Sumenep berserta Camat Pragaan membahas persoalan ADD Jaddung di kantor kecamatan Pragaan. (Foto:Adi/Biro Sumenep)

SUMENEP, Madurapost.co.id - Anggran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Jawa Timur, diduga disalahgunakan mantan Kepala Desa Jaddung.

Penggunaan anggaran senilai Rp 270 juta  tersebut sampai saat ini belum terealisasikan. Namun anggaran tersebut tetap dimasukkan pada APBDes 2019 sebagai silpa meski uang itu sudah tidak ada di RKD.

Pj Kades Jaddung Samsul Arifin menyampaikan, dana senilai ratusan juta disinyalir dipakai mantan kepala desa. Terbukti dana DD ADD 2019 tahap pertama belum bisa dicairkan.

“ADD 2018 belum dibelanjakan, sebab sudah tidak lagi di RKD memang seharusnya sudah dibelanjakan. Tapi saat ini belum dibelanjakan,” katanya

Dia Menjelaskan, mantan kepala desa Jaddung mengakui bahwa anggaran itu sudah digunakan berdasarkan surat penjanjian yang dilakukan untuk mengembalikan uang pada tanggal 5/8/2019 kemarin.

“Mantan kades mau mengembalikan, uang hanya 200 juta ke RKD pada tanggal 5 kemarin tapi kami menolak sebab tidak dibayar penuh,” ungkapnya, saat dikonfirmasi sejumlah media, selasa, (6/8/2019).

Pihaknya mengaku, DPMD Sumenep dan Camat Peragaan berupaya memediasi mantan Kades dengan pemerintah Desa Jaddung di Kecamatan Peragaan.

“Kesepakatan tadi, membuat pernyataan lagi dan berjanji mengembalikan, paling lambat tanggal 12 Agustus. Kalau tetap tidak dibayar, maka itu menjadi tanggungjawab mantan kades,” tegasnya.

Camat Pragaan, Darussalam membenarkan bahwa sudah dilakukan mediasi dan sudah klir, akan mengembalikan dana silpa ADD itu.

“Ya tadi sudah dipertemukan, mereka tetap koopratif. Sebab itu sudah masuk dana silpa,” ngakunya, selasa, (6/8/2019) di kantornya.

Ditanya apakah dana yang sudah diambil dari rekening desa apakah masuk silpa, mereka berdalih ADD yang tidak terealisasi tetap masuk silpa. “Kalau itu ada penyimpangan hukum diluar kami, semua urusan di desa, yang penting dana tetap terealisasi,” tukasnya.

Mantan Kades Jaddung Kusnadi belum bisa dimintai keterangan saat usai mediasi di Kantor Kecamatan, langsung buru buru pulang, dengan menggunakan mobilnya saat mau di konfirmasi. (mp/adi/zul)