Realisasi Dana Deviden BUMD 2017 Disoal
Cari Berita

Advertisement

Realisasi Dana Deviden BUMD 2017 Disoal

Thursday, 15 August 2019

Sejumlah pegiat Jaka Jatim Korda Sampang saat melakukan audiensi dengan Direksi BUMD dan DPRD di kantor dewan.(Foto: Zainal Abidin/Biro Sampang)

SAMPANG, Madurapost.co.id - Jaringan Kawal Jawa timur (Jaka Jatim) Korda Sampang melakukan audiensi bersama DPRD dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Geliat Sampamg Mandiri (GSM) dan PT Sarana Sampang Shorebase (SSS). Itu dilakukan guna mempertanyakan terkait dengan realisasi dana hasil pembagian laba kepada pemegang saham atau Deviden pada 2017. Pasalnya, selain minim dana tersebut juga tak disetor ke Kas Daerah (Kasda).

Ketua Pegiat Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Sampang, Moh Sidik mengatakan, pada 2017 hasil dividen yang dikelaola oleh BUMD Rp 33 juta. Jumlah tersebut tergolong kecil untuk sebuah BUMD. Parahnya lagi laba kecil tersebut tak disetorkanrkan ke Kasda.

Padahal, seharusnya pemkab selaku pemegang saham harus transparan dalam mengelola neraca keuangan dengan menyetorkan hasil laba tersebut sebelum dimasukkan ke modal cadangan.

"Laba dividen tak disetorkan ke pemilik saham. Melainkan, langsung disetorkan ke modal," katanya. Kamis (15/8/2019).

Pihaknya mempertanyakan adanya kontrak antara PT SSS dengan pihak ketiga yang diduga dilakukan diluar sepengetahuan Holding Company maupun Pemkab Sampang pada periode 2017-2018. Nilai dalam kontrak tersebut sekitar Rp 6,3 miliar dengan serapan yang mencapai 100 persen. Dalam setiap kontrak pasti mempertimbangkan keuntungan yang akan didapat.

"Yang sangat kami sayangkan alasan pihak terkait tak menyetorkan laba, karena rugi dan berdasarkan Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) yang dilakukan," ucapnya

Pihaknya menduga jika selama ini pengelolaan harta kekayaan pemkab tidak beres. Dugaan tersebut diperkuat dengan tidak transparannya hasil Rapat RUPS 2018. Padahal kerjasama tersebut dijalankan hingga 2020 medatang dengan target Rp 19,7 miliar.

"Realisasi penyerapan nilai kontrak sudah diatas 80 persen. Seharusnya dengan serapan itu, hasil yang didapat juga besar dan jelas. Pemkab jangan main-main dengan setiap anggaran yang digunakan," tegurannya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Sekkab Sampang Juwaini memilih irit berkomentar. Dia mengaku telah meluruskan semua informasi terkait laba deviden BUMD kepada  masyarakat. Semua persoalan yang dibahas dalam audiensi tersebut sudah klir.  "Ada beberapa pendapat yang sebelumnya tidak sesuai sudah diluruskan, jadi tidak dalam hal ini sudah tidak ada apa-apa,” klaimnya.

Dirut PT GSM  Herman Siswanto mengatakan bahwa secara formal pihaknya telah menjabarkan kepada Jaka Jatim dan DPRD terkait dengan kondisi yang terjadi pada BUMD yang dipimpinnya. Itu dilakukan sebagai upaya transparansi atas amanah yang telah diberikan oleh pemkab kepada PT GSM dalam pengelolaan di sektor migas.

“Kami telah memberikan klarifikasi secara detail. Kalau nantinya ada tindak lanjut. Kami selalu siap mengikutinya," ujarnya. (mp/zen/zul)