Penyempitan Sungai Dipasar Pakong Diduga ada Fee Masuk ke Oknom Dinas Perizinan
Cari Berita

Advertisement

Penyempitan Sungai Dipasar Pakong Diduga ada Fee Masuk ke Oknom Dinas Perizinan

Sunday, 11 August 2019

Lokasi Sungai Dipasar Pakong yang diduga akan dibangun Ruko. 

PAMEKASAN, Madurapost.co.id - Keberadaan sungai merupakan bagian penting dalam pengairan untuk mengantisipasi banjir terutama pada saat musim hujan.

Sehingga pemerintah melarang masyarakat untuk membuat bangunan di daerah bantaran sungai. Karena akan mengakibatkan penyempitan terhadap aliran sungai.

Namun berbeda dengan yang ada di pasar Pakong, Sungai yang seharusnya dilestarikan justru akan berdiri bangunan yang saat ini masih dalam proses pekerjaan.

Diduga, bangunan diatas bantaran sungai tersebut untuk ruko. Sehingga lokasi sungai akan terjadi penyempitan akibat bangunan tersebut.

Adanya bangunan tersebut, diduga melalui izin dari pemerintah kabupaten pamekasan. Namun izin yang dikeluarkan pemerintah kabupaten pamekasan merupakan bentuk pelanggaran.

Demikian itu disampaikan Fatholla selaku LSM KPK Nusantara kabupaten Pamekasan. Menurut Fatholla izin yang dikeluarkan pemerintah telah melanggar Undang Undang.

"Sudah jelas-jelas ada aturan yang melarang, Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengairan serta Peraturan Pemerintah No.38/2011 tentang Sungai. Aturan tersebut menegaskan, 10-20 meter dari bibir sungai atau sempadan dilarang untuk dibangun. Sebab, sungai termasuk sempadan, yang artinya adalah milik negara". Katanya, Sabtu, 10/08/2019

Lebih lanjut Fatholla menduga bahwa dinas perizinan kabupaten Pamekasan menerima sesuatu dari pihak yang membuat bangunan diatas bantaran sungai di pasar Pakong.

"Pemerintah harus menggagalkan bangunan tersebut, Karena itu sudah jelas melanggar aturan" Kata Fatholla.(mp/liq/zul)