Marak Penebangan Pohon Mangrove, Pemerintah Kabupaten Bangkalan Diduga Mandul
Cari Berita

Marak Penebangan Pohon Mangrove, Pemerintah Kabupaten Bangkalan Diduga Mandul

Friday, 16 August 2019

Lokasi penebangan pohon mangrove di Desa Bata Timur Kecamatan Kuanyar Kabupaten Bangkalan

BANGKALAN, Madurapost.co.id - Pohon mangrove merupakan bagian dari ekosistem kehidupan manusia dengan alam yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Sehingga pemerintah secara spesifik membuat aturan yang mengancam pidana bagi siapapun yang melakukan pengrusakan atau penebangan pohon mangrove.

Namun tidak demikian yang terjadi dikabupaten Bangkalan. Marak penebangan pohon mangrove yang justru dibiarkan oleh pemerintah kabupaten bangkalan.

Seperti penebangan pohon mangrove yang ada di Desa Bata Timur Kecamatan Kuwanyar kabupaten Bangkalan. Menurut salah satu warga, penebangan pohon mangrove diduga dilakukan oleh seorang warga yang bernama LM (Inisial).

Lokasi penebangan pohon mangrove diduga akan dijadikan sebagai tempat usaha. Sehingga puluhan pohon mangrove yang berusia hampir puluhan tahun tersebut dibabat habis.

Abd Hamid Selaku aktivis lingkungan di surabaya menyayangkan maraknya penebangan pohon mangrove yang ada di Bangkalan. Terutama sikap pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkesan tutup mata.

"Penebangan pohon mangrove adalah tindakan pidana. Pemerintah kabupaten Bangkalan bersama penegak hukum kabupaten bangkalan harus menindak pelaku" Kata Hamid

Lebih lanjut Abd Hamid menjelaskan tentang regulasi dan undang undang yang berkaitan dengan larangan menebang pohon mangrove termasuk unsur pidananya.

Menurut Abd Hamid pelaku penebangan pohon mangrove telah melanggar Undang-Undang Kehutanan dan UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memandang mangrove sebagai hutan.

Secara detail, pembabtan pohon  mangrove melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di antaranya diatur larangan penebangan pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi.

Larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam pasal 50 UU Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. (mp/red)