Jatah Dana Banpol PAN Bangkalan Tak Diambil
Cari Berita

Jatah Dana Banpol PAN Bangkalan Tak Diambil

Friday, 30 August 2019

Radit selaku Kabid Hubungan antar Lembaga Bakesbangpol Kabupten Bangkalan saat dikonfirmasi oleh awak media.

BANGKALAN, Madurapost.co.id - Ada 10 partai pemenerima Bantuan Politik (Banpol) 2014-2019 di kabupaten Bangkalan, Jumat (30/8/19). Untuk periode 2019, Banpol dicairkan menjadi dua tahap. Yang pertama dari bulan Januari-Agustus 2019 selama 8 bulan, sedangkan tahap kedua September-Desember 2019.

10 partai dan jumlah perolehan dana bantuan politik selama 8 bulan, diantaranya: 

1. Gerindra (Rp. 211.504.697,18)
2. PDI-P (Rp.136.691.261,84)
3. PPP (Rp. 129.587.217,48)
4. Demokrat (Rp.127.074.006,22))
5. PKB (Rp. 126.319.661,86)
6. Hanura (Rp. 81.669.841,40)
7. PAN (Rp. 73.214.580,88)
8. Golkar (Rp. 68.509.453,18)
9. PKS (Rp. 50.086.433,60)
10. Nasdem (Rp. 44.497.427,66).


Admin DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Bangkalan Iswari Puji memastikan pihaknya tidak mengambil bantuan politik 2019 dengan alasan partai pan 2019 fokus sama pencalegan dan kampanye.

"Tidak ada kegiatan selama 2019. Karena sibuk sama kampanye dan sudah keputusan parpol sendiri," ujarnya perempuan yang biasa berkacamata itu saat dikonfirmasi.

Menanggapi hal tersebut, Radit selaku Kabid Hubungan antar Lembaga Bakesbangpol Bangkalan menjelaskan bahwa untuk mengambil atau tidak semua kebijakan partai masing-masing.

"Banpol itu hak partai, ketika mengajukan membuat surat pernyataan tidak mengambil," ungkapnya.

"Agar semua parpol itu mengbil, karena nantinya bisa dilaksanakan untuk pendidikan politik ke masyarakat," harapnya.

Sedangkan untuk partai pendatang baru yang memiliki kursi di DPRD Bangkalan dan berhak mendapatkan dana banpol adalah partai Berkarya dan partai Perindo untuk 2019. Dua partai itu memperoleh Banpol selama 4 bulan dari September-Desember 2019.

Sesuai peraturan dalam negeri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertip administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai politik. (mp/sur/rul)