HMI Jawa Timur : Peristiwa 15 Agustus di Malang dan Surabaya Meminta KAPOLRI Mengevaluasi Kapolda Jatim
Cari Berita

HMI Jawa Timur : Peristiwa 15 Agustus di Malang dan Surabaya Meminta KAPOLRI Mengevaluasi Kapolda Jatim

Wednesday, 21 August 2019

FOTO : Gayuh Satrio Bhimantoro SH (Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur Bidang Keperguruan dan Kepemudaan 

SURABAYA, Madurapost.co.id - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur kembali sangat menyayangkan kejadian 15 Agustus 2019 terutama terjadi di lingkungan Jawa Timur, kejadian yang berbarengan di Malang dan Surabaya atas kekerasan dan intimidasi terhadap saudara kita Mahasiswa dari Papua.

Aksi yang dilakukan kawan Mahasiswa asal Papua tersebut berakir dengan bentrokan dengan ormas di daerah Kayu Tangan Malang hal lain terjadi juga di Surabaya, akibat kesalah pahaman antara Mahasiswa yang tinggal di Asrama Papua di Surabaya berujung dengan terjadinya intimidasi yang sangat kita sayangkan. Terlebih kejadian ini terjadi di muka Aparat Negara Kepolisian yang pasif dan seakan terjadi pembiaran atas terjadian tersebut.

Dalam UUD 1945, Aksi demonstrasi yang merupakan perwujudan dari hak menyampaikan pendapat dan berekspresi, merupakan hak konstitusional setiap warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali.
Hak-hak tersebut diatur dalam ketentuan UUD 1945, Pasal 28e ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan Pasal 28e ayat 3 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Hak- hak jaminan konstitusional yang tentu harus saling di hormati dan di jaga karena ini bagian pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi yang terjadi sebaliknya institusi Kepolisian telah secara nyata melakukan Pembiaran atas kejadian Inskonstitusional yang terjadi di hadapannya. Tentu Hal ini menjadi bagian buruk dari proses demokrasi yang terjadi di Jawa Timur. Fungsi Kepolisian yang seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi mimpi utopis ketika kita melihat preseden buruk 15 Agustus 2019 kemaren.

Aksi represif atas kebebasan berdemokrasi menyampaikan pendapat, pembubaran aksi demonstrasi yang berujung pada penyerangan oleh sekelompok ormas berkali kali dialami oleh kelompok Mahasiswa asal Papua Kami menyaksikan antara 2018 – Agustus 2019 setidaknya telah terjadi 8 kali aksi pembubaran yang dialami oleh mahasiswa Papua dan masyarakat yang sedang menggelar acara berkaitan dengan isu-isu Papua, pembubaran tersebut tidak jarang selalu diwarnai dengan intimidasi, perampasan, pemukulan hingga penangkapan paksa (sumber Kontras Surabaya).

Selain merupakan sebuah preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, tingginya eskalasi pembubaran yang dialami oleh Mahasiswa Papua juga menunjukan bahwa aparat Kepolisian telah gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, polisi juga telah gagal dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam setiap tugasnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Th. 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Setidaknya, sampai hari ini 20 Agustus 2019, menjadi bukti preseden buruk yang pernah terjadi. Amarah masyarakat Papua semakin menjadi setidaknya hari ini telah terjadi pemblokiran jalan, demonstrasi besar- besaran hingga pembakaram gedung pemerintahan yang terjadi di Papua dampak langsung juga pecahnya bentrokan di berbagai daerah atas dasar solidaritas Mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Hal ini dampak langsung kegagalan kepolisian jalankan peran dan fungsinya khususnya Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berujung memperuncingnya proses disintegrasi dan semangat kebinekaan kita dalam berbangsa serta bernegara.

Oleh karena itu kami Himpunan Mahasiswa Islam Badko Jatim menuntut:

1. KAPOLRI harus mengevaluasi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur atas terjadinya kejadian yang sangat di sayangkan tersebut terlebih kepolisian pasif dan tidak dapat menjalankan peran dalam peristiwa bentrokan yang terjadi di Malang dan Surabaya.

2. Meminta Kapolda Jawa Timur bertanggung jawab dan Mundur atas jabatannya karena ketidak mampuannya mengendalikan peristiwa tersebut.

3. Mengusut tuntas dugaan adanya kekerasan dan intimidasi yang dilakukan ormas terhadap mahasiswa Papua

4. Menghimbau keseluruhan ormas untuk dapat lebih menahan diri dan mengutamakan serta menghormati Hak- hak setiap masyarakat
(mp/adi/red)