Harapan Baru Masyarakat Kabupaten Sampang, Anggota DPRD Yang Baru Dilantik Harus Lebih Pro Rakyat
Cari Berita

Harapan Baru Masyarakat Kabupaten Sampang, Anggota DPRD Yang Baru Dilantik Harus Lebih Pro Rakyat

Monday, 26 August 2019

Proses Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sampang Periode 2019-2024 di Graha Paripurna

SAMPANG, Madurapost.co.id - Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sampang telah diambil sumpah dan janji jabatan pada Minggu (25/08/19). Kini para anggota DPRD akan mengemban tugas sebagai wakil rakyat dan mengawasi proses kinerja pihak eksekutif.

Setelah diambil sumpah dan janji jabatan, harapan masyarakat langsung bermunculan. Berbagai kalangan masyarakat berharap para anggota dewan dapat mengemban tugas dengan baik dan benar. Para anggota dewan diharapkan dapat tulus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan juga berpihak kepada rakyat.

"Sebagai warga Sampang saya berharap DPRD yang baru dilantik semakin lebih pro rakyat dan juga lebih memperhatikan pembangunan yang ada di Kota Bahari," tutur Maskur tokoh pemuda Pantura kepada madurapost. Senin (26/09/19).

Dia mengatakan, semua program kerja harus dijalankan dengan baik, para anggota dewan juga harus meningkatkan kinerja, terutama bagi anggota dewan yang baru.

Karena untuk bisa menjadi anggota DPRD, butuh perjuangan yang luar biasa. Banyak hal yang dikeluarkan dan terkuras. Mulai dari  tenaga, pikiran, hingga materi sudah banyak yang dikeluarkan. Karena itu, lima tahun ke depan adalah waktu untuk membayar semua itu dengan pembuktian kinerja kepada seluruh warga Sampang. Wakil rakyat harus bisa diandalkan untuk lebih akuntabel mendorong suara rakyat.

"Janji-janji sebagai wakil rakyat saya minta supaya bisa diupayakan secepat mungkin. Agar masyarakat yang memelih saat pemilihan legislatif (pileg) puas," pintanya. 

Dirinya berharap dengan lebih dominasinya DPRD baru bisa menjadi parlemen yang lebih modern, postur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sampang ke depan lebih ideal dan berkeadilan. Besaran dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung harus seimbang dan sesuai dengan kebutuhan.

Dikatakan, wakil rakyat mempunyai peran penting dalam menentukan postur APBD yang  berkeadilan. DPRD sejatinya merupakan kunci untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Peran wakil rakyat sangat penting untuk menentukan APBD ideal dan berkeadilan," ucap pria 39 tahu itu.

Menurutnya, APBD harus dinilai sebagai nilai manfaat yang paling penting. Menurut dia, banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat atau menyusun APBD yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Misalnya, pelibatan masyarakat, dan perencanaan yang jauh lebih diarahkan untuk kebutuhan dan permintaan masyarakat.

Pengelolan anggaran harus lebih proporsional, efisien, efektif, dan bermanfaat kepada publik. Terpenting ialah menuju perubahan yang lebih progresif. Agar anggaran yang dikeluarkan bisa lebih berpihak dan bermanfaat kepada masyarakat. "Pemkab dan DPRD harus bersinergi mewujudkan APBD yang berkeadilan," harapnya.

Untuk mewujudkan APBD berkeadilan, kata Maskur, anggaran yang ada hendaknya lebih diprioritaskan untuk mendanai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Terutama untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berkaitan dengan perputaran ekonomi.

"Semoga Sampang lebih baik, semakin maju dalam ekonomi dan pembangunan," tukasnya. (mp/zen/rus)