Dana Program PKH Rp 7 Miliar Ngendap, Ratusan Warga Demo Kantor BRI Sampang
Cari Berita

Dana Program PKH Rp 7 Miliar Ngendap, Ratusan Warga Demo Kantor BRI Sampang

Wednesday, 21 August 2019


Massa aksi dari KPS Saat Menggelar aksi di depan BRI Cabang Sampang

SAMPANG, Madurapost.coi.id - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Kabupaten Sampang menggelar aksi demo di depan kantor BRI cabang Sampang. Rabu (21/08/19). Aksi tersebut sebagai  protes kepada BRI yang tidak mencairkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2017-2018.

Masa melakukan long march dari depan pasar Srimangunan menuju kantor BRI tepatnya di Jalan KH. Wahid Hasyim, kecamatan Kota.  Sembari berorasi mereka membentangkan spanduk yang bertuliskan pernyataan dan protes terkait kinerja Bank BRI dalam menyalurkan bantuan PKH.

Setelah sekitar 30 menit orasi berlangsung. Pimpinan BRI Cabang Sampang, Imam Syafi'i Toha beserta staf menemui para pedemo dengan pemangamanan polisi.

Tamsul, Kordinator aksi mengatakan, ada sekitar 2.727 keluarga penerima manfaat (KPM) yang hingga saat ini tidak memiliki buku tabungan dan kartu ATM. Akibatnya, mereka tidak bisa mecairkan dana bantuan. Total dana bantuan PKH yang masih ngendap di BRI mencapai Rp. 7 miliar.

Padahal sebelumnya, para pendamping PKH sudah berupaya mencairkan bantuan itu. Salah satunya,  berkoordinasi dan melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Sampang. Kemudian, ditindaklanjuti ke Kementrian sosial (Kemensos) sebagai leading sektor program tersebut. Akan tetapi, upaya itu tidak direspon dengan baik oleh pihak BRI sebagai penyalur.

“Pemerintah pusat menjadikan BRI sebagai mitra kerja dalam menyalurkan bantuan PKH kepada KPM. Karena itu, seharusnya BRI bisa bekerja dengan baik,  profesional, dan proporsional. Karena itu menyangkut hak warga miskin di Sampang," ucapnya.

Menurut dia, BRI tidak konsisten dalam menyalurkan bantuan tersebut. Buktinya, secara mengejutkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu membuat buku tabungan dan ATM untuk KPM, dan dananya dicairkan tanpa sepengetahuan pendamping. Alasannya, untuk menghindari adanya gesekan di tengah masyarakat.

"Selama ini BRI selalu beralibi dan beralasan yang tidak masuk akal. Ini tentu sangat merugikan masyarakat. Mereka sudah lama menunggu apa yang menjadi hak mereka," katanya.

Menurut dia, permasalahan terkait dengan tidak dicairkannya bantuan PKH bukanlah hal baru di Sampang. Tapi, sampai sekarang tidak ada upaya konkrit dari BRI dan Dinsos setempat untuk menangani permasalahan tersebut. Bahkan, BRI terkesan mengambil manfaat dari program sosial itu.

“Kalau selama dua tahun bantuan tidak dicairkan. Lalu, dananya dikemanakan?. Itu hak rakyat lo, BRI jangan main-main dengan anggaran negara," protesnya.

Pihaknya menuntut agar BRI segera bisa menyalurkan bantuan tersebut. Buku tabungan dan ATM yang sudah dicetak secepatnya diberikan kepada KPM. Pelayanan kepada warga penerima bansos PKH bisa lebih diprioritaskan. Sebagai BUMN BRI hendaknya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku tentang pelayanan pencairan dana bansos. Baik di kantor cabang maupun unit kerja.

"BRI dan Dinsos berkomitmen segera menyelesaikan persoalan ini. Kami akan tunggu niat baik itu, kalau komitmen itu dilanggar. Kami akan melakukan langkah yang lebih serius," tuturnya.

Anang Megacahyo, Dirtjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian sosial (Kemensos) RI menyampaikan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada 2016 lalu. Ada beberapa KPM PKH di Sampang yang belum menerima buku tabungan atau rekening.

Pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan survey, dan kroscek ke sejumlah kecamatan di Sampang. Salah satunya, di kecamatan Omben, Setelah dikroscek,  ada beberapa KPM di wilayah itu yang hingga ini belum menerima buku tabungan. Sehingga, pencairan bantuan tidak bisa dilakukan.

"Saat ini kami masih melakukan pemilihan dan identifikasi mana yang masih memenuhi syarat untuk disalurkan atau dikembalikan ke Kas negara,” terangnya.

Saat ini, pihaknya juga meneliti pembuatan buku tabungan yang dilakukan BRI dan disalurkan kepada warga tanpa sepengetahuan pendamping. Setiap unit kerja BRI sudah memiliki SOP yang mengikat. "Apabila, ada yang proses pencairan PKH yang tak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami akan melayangkan rekomendasi kepada pimpinan bank untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pimpinan BRI Cabang Sampang, Imam Syafi'i Toha mengaku baru menjabat sebagai pimpinan di BRI Cabang Sampang. Pihaknya berjanji akan berupaya menangani dan menyelesaikan persoalan dana bantuan PKH pada 2017-2018 yang belum dicairkan. Saat ini, ada 1.380 buku tabungan yang sudah dicetak dan disalurkan kepada KPM PKH.

"Kami berterima kasih kepada masyarakat. Karena dengan adanya aksi ini kami terbantu untuk menyelesaikan persoalan yang ada," katanya.

Pihaknya menghimbau kepada KPM PKH yang belum menerima buku tabungan agar berkoordinasi dengan pendamping. Dengan begitu, pencairan dana bisa dilakukan. "Bagi KPM yang bekerja di luar negeri bisa membuat surat pernyataan atau mengirim pesan SMS ke BRI, bagi yang meninggal bisa diberikan kepada ahli waris. Dana pasti kami cairkan, saya jamin itu," tukasnya. (mp/zen/rus)