Carut Marut Pilkades Di Pamekasan, LSM GEMPA : Tak Lepas Dari Perda Baru Yang Ambigu
Cari Berita

Advertisement

Carut Marut Pilkades Di Pamekasan, LSM GEMPA : Tak Lepas Dari Perda Baru Yang Ambigu

Wednesday, 14 August 2019

LSM GEMPA Demo Dinas PMD Kabupaten Pamekasan

PAMEKASAN, Madurapost.co.id - Demi memangkas anggaran pemerintah terkait pemilihan Kepala Desa maka di munculkanlah Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) serentak. Namun sangat disayangkan aturan - aturan yang menaunginya sangat riskan menimbulkan polemik dan gejolak.

Seperti di beberapa tempat yang melaksanakan pilkades, contohnya Desa Tlonto Ares, Desa Lesong Daya, Desa Blumbungan, Desa Dasok, Desa Brenta Tinggi dan desa - desa lainnya.

LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) GEMPA ( Gerakan Masyarakat Pamekasan ) yang mulai merasakan banyaknya masalah yang ditimbulkan dengan adanya pilkades serentak melakukan aksi demo ke Dinas PMD.

Dalam Orasinya Abdus Salam Gempa mempertanyakan poksi dan aturan yang  benar - benar dipakai dalam pilkades 2019 ke Dinas PMD.

"tahun ini adalah tahun 2019 tapi masih banyak beberapa tempat yang melaksanakan pilkades, panitianya memakai aturan perda tahun 2015. Bagaimana sebenarnya aturan yang dipakai sebagai acuan pilkades tahun ini ? Dan kenapa mesti ke Surabaya untuk melakukan penyeleksian," teriak Abd Salam

Kemudian Abdus Salam Famas juga menanyakan poksi Dinas PMD sebagai leading sektor dalam Pilkades serentak 2019 ini.

"apa saja tugas Dinas PMD dalam keterkaitan Pilkades tahun 2019 ini ?," tanya Abd Salam Famas.

Menyikapi hal tersebut Dinas PMD yang diwakilkan kepada Lutfi menjawab pertanyaan orator demo.

"untuk kewenangan Dinas PMD hanya meliputi Konsultasi, Konsilidasi, Konfirmasi dan Penyelesaian Masalah," jawab Lutfi

Padahal dari beberapa kegiatan panitia Pilkades 2019 banyak menuai masalah terutama pada hal verifikasi. Di beberapa desa yang melaksanakan pilkades verifikasi yang dilakukan hanya sebatas melihat fotokopi izasah yang sudah dilegalisir tanpa perlu mendatangi lembaga pendidikan untuk meminta keterangan tertulis maupun lisan dari lembaga pendidikan terkait sesuai keterangan Lutfi di segmen wawancara.

"klarifikasi ke absahan sebuah berkas terutama ijasah, maka panitia seharusnya mendatangi lembaga pendidikan terkait untuk meminta bukti tertulis berupa keterangan bahwa berkas tersebut memang dikeluarkan oleh lembaga tersebut," ujar Lutfi

Namun seperti halnya di Desa Dasok dan di Brenta Tinggi. Pada 2 Desa tersebut ada calon yang memakai ijasah dari luar kota Pamekasan namun panitia tidak pernah mendatangi lembaga terkait yang berada di luar kota pamekasan dengan beberapa alasan mulai dari regulasi waktu yang tidak cukup maupun anggaran biaya yang pas - pasan. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Penanggung Jawab Desa masing - masing.

Dan hingga sekarang mendekati jadwal Pilkades serentak 2019, masih banyak ditemukan masalah yang bermunculan. (mp/ita/zul)