Proyek Jalan Abal - Abal di Desa Bujur Tengah Pamekasan
Cari Berita

Advertisement

Proyek Jalan Abal - Abal di Desa Bujur Tengah Pamekasan

Saturday, 4 May 2019

Proyek Jalan Abal - Abal di Desa Bujur Tengah Pamekasan. (Foto: Amir/Biro Pamekasan)

PAMEKASAN, Madurapost.co.id - Dalam memberikan fasilitas kepada warga di daerah pelosok pedesaan. Tidak kurang - kurang pemerintah mengucurkan dana untuk melakukan pembangunan di desa.

Salah satu proyek dari pemerintah yang sempat mendapat sorotan tajam dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) ialah proyek pekerjaan jalan yang berada di Dusun Dung Gadung Desa Bujur Tengah Kecamatan Batu Marmar Pamekasan Madura Jawa Timur.

Pasalnya dalam pekerjaan itu sangat ambigu atau tidak ada kejelasan dikarenakan di sepanjang pekerjaan sama sekali tidak nampak adanya papan informasi sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Baidi LSM JCW ( Java Corupption Watch ).

"Disepanjang proyek jalan ini saya sama sekali tidak menemukan adanya papan informasi yang biasanya selalu disediakan sebelum pekerjaan untuk melengkapi admisitrasi pekerjaan,” paparnya. Baidi LSM JCW. Sabtu, (04/05/19 )

“Dimana dalam papan informasi tersebut terdapat keterangan lengkap terkait sebuah pekerjaan seperti asal dana anggaran, jenis pekerjaan, pelaksana pekerjaan, volume pekerjaan dan jumlah dana anggaran," ujarnya.

Kemudian dari segi cara pekerjaan proyek tersebut juga tidak kalah riskan karena proyek ini termasuk dalam kategori pembuatan jalan atau rehabilitasi jalan tidak jelas. Lebih jelasnya Baidi mengemukakan dugaan kenapa proyek tersebut dikatakan tidak jelas.

"Kalau proyek ini merupakan rehabilitasi jalan kenapa dasar proyek jalan ini langsung nampak tanah,”

“Namun jika proyek ini merupakan pembuatan jalan, saya sama sekali tidak menemukan batu besar sebagai pondasi dalam pembuatan jalan baru," imbuhnya.

Sebelum wawancara berakhir, Baidi menegaskan proyek seperti inilah yang cocok dijadikan laporan kepada lembaga audit pemerintah.

"Pekerjaan seperti inilah yang cocok buat saya dijadikan laporan ke lembaga audit pemerintah seperti inspektorat ataupun BPK. Karena saya menduga pekerjaan yang abal - abal seperti ini hanya menguntungkan pelaksana bukan untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat," pungkasnya. (mp/mir/zul)