Diberhentikan Sepihak, Anggota PPS Kapedi Sumenep Merasa ada Kejanggalan
Cari Berita

Advertisement

Diberhentikan Sepihak, Anggota PPS Kapedi Sumenep Merasa ada Kejanggalan

Saturday, 6 April 2019

Ilustrasi

SUMENEP, Madurapost.co.id-
Salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), atas nama Yulian Hadi asal Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Sumenep, Madura Jawa Timur diberhentikan sepihak oleh Ketua PPS setempat.

Andi, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa dirinya diminta untuk memundurkan diri sekitar dua bulan yang lalu, bahkan ia merasa dipaksa untuk menandatangani surat keterangan pengunduran diri oleh ketua PPS dan posisinya nanti akan digantikan oleh orang lain.

“Surat pemunduran diri itu bukan saya yang membuat, tapi sudah disiapkan sebelumnya dan saya diminta untuk langsung tanda tangan, dengan alasan ada perombakan PPS, dan menurut ketua PPS Desa Kapedi, saya dinilai tidak aktif ketika ada kegiatan, padahal faktanya saya tidak pernah diberikan informasi sama sekali ketika ada kegiatan,” tuturnya, Jum'at (05/04/2019).

Alumni STAIN Pamekasan ini menambahkan, Jika memang benar dirinya dinilai tidak aktif sebagai PPS Desa Kapedi mestinya ia diberhentikan bukan diminta untuk memundurkan diri dengan dalih ada perombakan.

Ia mersa ada kejanggalan, karena sampai saat ini belum menerima berita acara, terkait pemberhentianya secara rasmi dari KPU Sumenep, dan lebih anehnya pula buku rekeningnya disita sampai sekarang oleh ketua PPS Desa Kapedi.

“Kalau saya memang sudah resmi diberhentikan, kenapa sampai sekarang saya tidak mendapat surat pemberhentian saya dari KPU,  dan  kenapa buku rekening saya diambil serta KTP saya masi diminta, memangnya untuk apa itu semua,” ungkap Andi dengan penuh rasa heran dan kecurigaan.

Selain itu kata Andi, terdapat pula kejanggalan pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, sebab namanya tercatat sebagai anggota PPS Desa Kapedi, tetapi ia tidak pernah dilibatkan sama sekali.

“Dulu saat Pilgub, saya juga anggota PPS, tapi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan, hanya ada dua orang PPS yang terlibat, jadi saya tidak tau siapa yang memberi tandatangan atas nama saya dipelaporan rekapitulasi tingkat PPS,” sesalnya.

Sementara itu, Ramdan selaku ketua PPS Desa Kapedi saat dikonfirmasi melalui via telepon mengatakan, persoalan ini sudah diutarakan ke PPK, serta sudah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Desa dan anggota PPS yang lain. Menurutnya PPK Kecamatan Bluto tidak akan sembarang memberhentikan seseorang.

“Apalagi ini fomnya pemunduran diri, suratnya sudah dilayangkan ke KPU Sumenep, silahkan bisa dicek langsung, dia (andi.red) sudah sanggup mundur dengan alasan tidak bisa diajak kerjasama, tiap rapat tidak hadir, di WhatsApp tidak memberikan respon dan ketika teman-temannya sibuk rapat dikecamatan tidak hadir, menjadi anggota PPS ini tidak gampang dan tidak ringan, jadi sudah tidak bisa ditolerir,” paparnya.

Ramdan menambahkan, setiap beberapa bulannya PPK melakukan evaluasi kinerja, jadi siapa-siapa yang tidak sinergi akan diajukan, karena itu sesuai aturan KPU.

“Untuk penggantinya saat ini sudah ada, sudah diajukan oleh PPK ke KPU, tetapi masih belum dilantik, saat saya coba tanyakan masih dalam proses, namun hal itu bukan kewenangan kami,” tutupnya. (mp/fat/zul)